Halo #SobATRBPN✨ Tahu gak sih sekarang jelajahi data geospasial bisa semudah buka HP? 📱🗺️
Kenalin, ini dia BHUMI.ATR/BPN🙌🏻 — website peta interaktif terintegrasi Geoportal ATLAS. Lewat platform bhumi.atrbpn.go.id bisa menjelajahi data geospasial serta memantau peta bidang tanah secara langsung dari layar laptop maupun smartphone kapan saja dan di mana saja. Satu pintu untuk berbagai kemudahan akses informasi pertanahan yang transparan dan terintegrasi! 💻📱 Yuk, jadi pemilik tanah yang cerdas….
Tingkatkan Kinerja dan Kualitas Data Pertanahan, Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Gelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi
Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Didik Joko Saptono, bersama para Kepala Kelompok Substansi (KKS) pada Senin (26/10/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi internal, memantau pelaksanaan pekerjaan, serta mengevaluasi capaian kinerja di lingkungan Seksi Survei dan Pemetaan….
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kembali menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan di luar hari kerja
Kegiatan PELATARAN dilaksanakan pada Sabtu, 24 Oktober 2026 bertempat di kantor layanan setempat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Program ini merupakan sarana bagi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa kuasa untuk mengurus layanan pertanahan pada selain jam kerja. PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan…
epastian hukum atas tanah menjadi salah satu manfaat penting yang terus diupayakan Kementerian ATR/BPN bagi masyarakat
Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikasi tanah wakaf, masyarakat memperoleh perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki maupun aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah bersama mitra kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten…
Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Sertipikat Elektronik merupakan salah satu wujud transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa sejak penerapan yang dimulai pada 4 Desember 2023, sudah ada jutaan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan dan akan terus bertambah. “Kami mencatat terdapat hampir 10…
Percepatan penataan lahan perkebunan dan kawasan hutan secara terintegrasi diperlukan untuk mendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hilirisasi, dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Direktif Presiden tentang Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit di Kementerian PPN/Bappenas
Dalam rapat tersebut, Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi Martono, mewakili Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kepastian lokasi dan hukum pertanahan dalam mendukung penataan lahan perkebunan kelapa sawit, baik milik masyarakat maupun yang dikuasai negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan penyelesaian persoalan pertanahan dalam pelaksanaan PSN. Kementerian ATR/BPN mendukung upaya tersebut…
Perlindungan lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kebutuhan pembangunan dan investasi. Upaya ini memerlukan kepastian hukum, keterbukaan data, dan perencanaan pembangunan yang tepat.
Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…
Perlindungan lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kebutuhan pembangunan dan investasi. Upaya ini memerlukan kepastian hukum, keterbukaan data, dan perencanaan pembangunan yang tepat.
Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…
Halo #SobATRBPN! Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN memanfaatkan media sosial, salah satunya TikTok, untuk memperluas jangkauan informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Fitur Live TikTok digunakan dan cukup berhasil membantu ATR/BPN menyebarluaskan informasi pertanahan kepada masyarakat.
Konsep pemanfaatan fitu Live TikTok tersebut jadi salah satu bahasan yang dipaparkan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, saat menghadiri Forum Government Public Relation (GPR) Kementerian yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program MasNya ATR/BPN mulai dirilis pada 1 Oktober 2026. Program ini membuka ruang…
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Konflik Agraria di Desa Karangsidemen dan Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah
Rapat koordinasi teknis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, beserta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan pentingnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan tetap berpedoman secara ketat pada peraturan perundang-undangan. Selain aspek redistribusi lahan, Direktur Jenderal Penataan Agraria…
