Sejak Diluncurkan pada 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik
Sertipikat Elektronik merupakan salah satu wujud transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa sejak penerapan yang dimulai pada 4 Desember 2023, sudah ada jutaan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan dan akan terus bertambah. “Kami mencatat terdapat hampir 10…
Percepatan penataan lahan perkebunan dan kawasan hutan secara terintegrasi diperlukan untuk mendukung Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), hilirisasi, dan optimalisasi pemanfaatan lahan. Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Direktif Presiden tentang Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit di Kementerian PPN/Bappenas
Dalam rapat tersebut, Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi Martono, mewakili Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kepastian lokasi dan hukum pertanahan dalam mendukung penataan lahan perkebunan kelapa sawit, baik milik masyarakat maupun yang dikuasai negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan penyelesaian persoalan pertanahan dalam pelaksanaan PSN. Kementerian ATR/BPN mendukung upaya tersebut…
Perlindungan lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kebutuhan pembangunan dan investasi. Upaya ini memerlukan kepastian hukum, keterbukaan data, dan perencanaan pembangunan yang tepat.
Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…
Perlindungan lahan sawah menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah kebutuhan pembangunan dan investasi. Upaya ini memerlukan kepastian hukum, keterbukaan data, dan perencanaan pembangunan yang tepat.
Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…
Halo #SobATRBPN! Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN memanfaatkan media sosial, salah satunya TikTok, untuk memperluas jangkauan informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Fitur Live TikTok digunakan dan cukup berhasil membantu ATR/BPN menyebarluaskan informasi pertanahan kepada masyarakat.
Konsep pemanfaatan fitu Live TikTok tersebut jadi salah satu bahasan yang dipaparkan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, saat menghadiri Forum Government Public Relation (GPR) Kementerian yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program MasNya ATR/BPN mulai dirilis pada 1 Oktober 2026. Program ini membuka ruang…
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Konflik Agraria di Desa Karangsidemen dan Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah
Rapat koordinasi teknis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, beserta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan pentingnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan tetap berpedoman secara ketat pada peraturan perundang-undangan. Selain aspek redistribusi lahan, Direktur Jenderal Penataan Agraria…
Halo #SobATRBPN, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan oleh Ombudsman RI
Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai. Berita selengkapnya, kunjungi:www.atrbpn.go.id
Segenap jajaran Kementerian ATR/BPN mengucapkan selamat memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada momentum ini, mari bersama mendukung dan berkomitmen mewujudkan perdamaian di atas perbedaan, serta berkontribusi dalam membangun budaya damai yang mendunia. “Better Together: 80 years and beyond for peace, development, and human rights”
Halo #SobATRBPN, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang Berita selengkapnya, kunjungi:www.atrbpn.go.id
Halo #SobATRBPN, Ketersediaan tanah yang kini dikelola oleh Badan Bank Tanah adalah salah satu landasan penting dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Oleh karena itu, penyelesaian permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat membuka Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026, di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Berita selengkapnya, kunjungi:www.atrbpn.go.id
