Dorong integrasi lahan sawah dalam Tata Ruang, Dirjen Tata Ruang tekankan percepatan penetapan LP2B
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat tindak lanjut terkait integrasi Lahan Baku Sawah (LBS) dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang daerah di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Senin (9/3). Kegiatan ini menjadi…
Ditjen Tata Ruang perkuat mekanisme persetujuan bersama penetapan LP2B
Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat pembahasan mekanisme Persetujuan Bersama tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah Daerah pada Rabu (4/3/2026) di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, ini membahas penguatan…
Tingkatkan kompetensi aparatur: webinar integrasi KP2B dan LP2B dalam rencana tata ruang digelar
Jakarta — Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan webinar bertema “Isu dan Tantangan Integrasi LP2B dan KP2B dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)” pada Kamis (05/03). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan…
RTRW Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Sukoharjo masuk tahap pembahasan lintas sektor
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) untuk membahas dua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni RTRW Provinsi Papua Tengah dan RTRW Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (03/03). Rapat linsek ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan substansi Rancangan Peraturan…
Usaha mikro kini dapat ajukan PKKPR dengan pernyataan mandiri
Jakarta – Seluruh pelaku usaha mikro kini dapat kembali mengajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui mekanisme pernyataan mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS) seperti sebelumnya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dari pelaku usaha mikro terkait proses perizinan berusaha. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua…
Sosialisasi Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja, Sekjen ATR/BPN Tekankan Empat Pesan Strategis
Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan empat pesan bagi jajaran pusat dan daerah dalam Webinar Nasional Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, yang berlangsung pada Kamis (12/03/2026). Pesan tersebut mencakup pemahaman mendalam terhadap regulasi,…
Dukung Ketahanan Pangan, Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi
Jakarta – Pemerintah akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia. Penetapan LSD ini mengubah kebijakan perubahan alih fungsi lahan sawah yang dulunya dipegang pemerintah daerah (Pemda) menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata/Badan Pertanahan Nasional. Rencana tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Tim Terpadu…
Targetkan Pelaksanaan Kegiatan Landfreform di Tahun 2026 Berjalan Optimal
Direktorat Jendral Penataan Agraria melalui Direktorat Landreform melaksanakan Bimbingan Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2026 di 4 (empat) provinsi, yang diselenggarakan di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah (2-4/03/2026), Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan (3-5/03/2026), Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan (4-6/03/2026, dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (5-7/03/2026) Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis tersebut, untuk memberikan pemahaman petugas…
Rapat koordinasi Reforma Agraria di atas HPL Badan Bank Tanah
Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari mengikuti rapat secara daring yang diselenggarakan Badan Bank Tanah dengan substansi pembahasan Koordinasi Sinkronisasi Perolehan Tanah dan Reforma Agraria diatas HPL Badan Bank Tanah pada Jumat (27/02/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah ini mengusulkan untuk mensertipikatkan tanah melalui Redistribusi Tanah. Pihak Bank Tanah…
Dialog Strategis KAPTI-AGRARIA, Dirjen PHPT Ajak KAPTI Berkontribusi dalam Penguatan Regulasi Pertanahan
Jakarta – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, memberikan sambutan dalam acara Dialog Strategis dan Silaturahmi Ramadan KAPTI-AGRARIA pada Jumat (06/03/2026). Di kesempatan ini, ia mengajak para profesional dan alumni di bidang agraria/pertanahan untuk ikut berkontribusi dalam penguatan regulasi di bidang pertanahan dan…
