Kagebunshin No Jutsu? Bukan cuma ninja yang bisa punya “kembaran”—sertipikat tanah pun bisa mengalami kondisi ganda untuk objek yang sama. Namun, sertipikat ganda tidak otomatis berarti sertipikat palsu.
Setiap kasus perlu dilihat terlebih dahulu dari pokok permasalahannya. Jika yang disengketakan adalah kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri. Jika yang dipersoalkan adalah keabsahan proses atau keputusan administratif penerbitan sertipikat, jalurnya dapat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, apabila terdapat dugaan pemalsuan sertipikat atau dokumen pertanahan,…
Hai #SobatTataRuang, bagi kamu Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Badan/Kementerian Pusat dan Pemerintah Daerah, yuk berkontribusi dalam BUTARU Edisi III Tahun 2026🤩
Gimana caranya? mudah banget, lho! Kamu dapat mengirimkan dalam bentuk soft copy ke email:publikasi.djtr@atrbpn.go.id Yuk, kirim tulisan terbaikmu sebelum 14 November 2026🙌🏽
Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) menyelenggarakan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Pemenuhan Kewajiban Peta Tematik Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP).
Diskusi dipimpin secara langsung oleh Aini Mulandari selaku Kepala Bagian Kepegawaian, Umum, dan Hubungan Masyarakat. Aini menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang (IGT-PR) diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2023. “Penyelenggaraan IGT-PR di Kementerian ATR/BPN melingkupi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di daerah sebagai unit produksi peta tematik, serta…
Ditjen PTPP Gelar FGD Arah Kebijakan dan Instrumen Pengembangan Pertanahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah Kebijakan dan Instrumen Pengembangan Pertanahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan” pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di Hotel Aruss, Semarang. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta…
Bagaimana memastikan perubahan pemanfaatan tanah dan ruang dapat terpantau dengan baik di tengah luasnya wilayah yang harus diawasi?
Selama ini, pemantauan secara manual masih menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya. Bahkan, pemantauan Hak Guna Usaha (HGU) secara manual baru mencakup sekitar 7,5 persen dari keseluruhan HGU yang telah diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan teknologi agar pengawasan dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan dilakukan secara lebih efektif. Salah satu upaya yang dikembangkan…
Sinkronisasi data menjadi langkah penting dalam memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah
Data yang akurat, terpadu, dan sesuai kondisi lapangan diperlukan untuk mendukung perlindungan lahan pertanian sekaligus memberikan kepastian hukum. Hal tersebut menjadi fokus Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang dipimpin Plt. Direktur Jenderal PPTR, Dwi Budi Martono, di Jakarta, pada Kamis, (29/10/2026). Rapat ini melibatkan empat direktorat jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yaitu Direktorat…
Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Perkuat Komitmen dan Keberlanjutan Pelayanan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, dari Winarto, S.T., QRMP kepada Wahyu Setyoko, S.SiT., M.H., QRMP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang baru. Kegiatan berlangsung pada pukul 14.00 WIB bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan dihadiri oleh seluruh pegawai serta tamu undangan. Kegiatan…
📊 CAPAIAN KINERJA 7 LAYANAN PRIORITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI
Halo #SobATRBPN! Komitmen dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya terus diwujudkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja periode Oktober 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berhasil mencatatkan nilai kinerja 100% pada 7 Layanan Prioritas. 1. Capaian tersebut meliputi:2. Pendaftaran SK.3. Peralihan.4. Perubahan Hak.5. Roya.6. Pengecekan.7. SKPT.8. Hak Tanggungan. Pencapaian ini…
REKAPITULASI CAPAIAN STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI PERIODE OKTOBER 2026
Halo #SobATRBPN! Komunikasi publik menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Melalui strategi komunikasi yang terarah, informatif, dan berkelanjutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berupaya menghadirkan informasi yang aktual, edukatif, serta mudah diakses oleh masyarakat. Pada periode Oktober 2026, capaian strategi komunikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berhasil mencatatkan hasil sebagai berikut:…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pertanahan di Loket Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati
Pada Kamis, 05 November 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…