Headlines

Postingan Unggulan

Postingan Terbaru

All
technology
science

Serahkan 499 Sertipikat Hak Pakai, Kementerian ATR/BPN Amankan Rp124 Triliun Aset Pemprov DKI Jakarta Sepanjang 2026

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai dengan total nilai mencapai Rp22,25 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (24/06/2026). Wamen Ossy menyebut sertipikasi tanah ini adalah bentuk penguatan kepastian hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah. “Hari ini kita menyerahkan…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) menerima kunjungan Office of the National Land Policy Board (ONLB) Thailand dalam rangka learning exchange visit yang difasilitasi oleh Bank Dunia.

Senior Land Administration Specialist Bank Dunia, Willem van der Muur, menjelaskan bahwa kedudukan ONLB di Thailand cukup kompleks, sehingga membutuhkan learning exchange dengan negara yang memiliki persoalan serupa. Dalam kegiatan ini, Ditjen SPPR bersama ONLB Thailand bertukar pengalaman mengenai kebijakan, implementasi, capaian, tantangan, dan praktik terbaik yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan pertanahan, tata ruang,…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) kembali melaksanakan penandatanganan kontrak payung untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi dengan sumber dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Adapun penandatanganan mencakup Adendum Penambahan Kapasitas Penyedia Kontrak Payung Batch Pertama serta Kontrak Payung Batch Kedua pada Kegiatan Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah PTSL Terintegrasi ILASPP. Sekretaris Direktorat Jenderal SPPR, Yoga Suwarna, menjelaskan bahwa penandatanganan dilaksanakan dalam upaya menyerap kebutuhan PTSL Terintegrasi. “Kapasitas pengukuran penyedia kontrak payung batch pertama mencakup 747.000 Ha, sedangkan batch…

Selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) melaksanakan penandatanganan Record of Discussion (RoD) Proyek Digital Twin-based 3D Cadastre for the Realization of Digital Smart City in Indonesia bersama delegasi Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea (MoLIT), Korea Land and Geospatial Informatix Corporation (LX), EGIS, dan International Contractors Association of Korea (ICAK

Penandatanganan RoD ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan kadaster tiga dimensi berbasis digital twin sebagai bagian dari transformasi digital sektor pertanahan dan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, kedua negara berkomitmen mendorong inovasi dalam pengelolaan pertanahan dan informasi geospasial melalui pengembangan model kadaster 3D,…

Selengkapnya

Dirjen PTPP, Arief Muliawan menjadi Narasumber dalam Kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan”.

Bertempat di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan menjadi Narasumber dalam Kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan” Turut hadir…

Selengkapnya

Ditjen PTPP gelar Rapat Lanjutan Persiapan Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan Pengadaan Tanah bagi Pemangku kepentingan antara Ditjen PTPP, BPSDM Kementerian ATR/ BPN dan PT. Hutama Karya (Persero)

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Bagian Program dan Hukum, Muh. Hatta; Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah II, Rose Rostisa Dewi; Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Hubungan…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) menggelar audiensi bersama Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Ditjen PTPP ini berfokus pada langkah strategis penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PTPP, Arief Muliawan, bersama Direktur BPPT, M. Unu Ibnudin. Turut hadir dalam pertemuan ini jajaran pimpinan wilayah, di antaranya Kepala Kantor Pertanahan…

Selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat koordinasi percepatan penyediaan lahan bagi kegiatan operasi dan infrastruktur hulu migas guna mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan

Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Penyediaan Lahan Kegiatan Hulu Migas PT Pertamina (Persero) di Jakarta pada Kamis, (25/06/2026), sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri ATR/Kepala BPN dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2026 lalu. Senior Vice President Policy Advocacy and Government Alignment, PT Pertamina (Persero), Wianda Arindita Pusponegoro, mengatakan…

Selengkapnya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Sesditjen PPTR), Tensa Nurdiyani, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis, (17/6/2026)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung pembentukan pemerintahan daerah khusus. Pertemuan yang melibatkan Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah kabupaten/kota tersebut membahas kesiapan IKN menuju Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sinkronisasi kewenangan pemerintahan, serta…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Gelar Webinar Nasional Anti Korupsi Bahas Budaya Hidup Sederhana sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Dalam rangka memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kesadaran antikorupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN akan menyelenggarakan Webinar Nasional Anti Korupsi Series Episode 226 pada Kamis, 25 Juni 2026 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Webinar kali ini mengangkat tema *“Budaya Hidup Sederhana…

Selengkapnya