Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPTR menggelar rapat koordinasi percepatan integrasi rencana tata ruang terhadap Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang pada Rabu, (15/4/2026). Rapat dipimpin oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah dan Alih Fungsi Lahan, Andi Renald. Dalam arahannya, Andi menegaskan bahwa penetapan LP2B minimal…
Jembrana, 30 April 2026 – Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, didampingi Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, melakukan kunjungan kerja ke lokasi perkebunan dan packing house milik PT Nusantara Segar Abadi (NSA) di Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Kamis (30/04/2026).Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung fasilitas pemrosesan pisang…
Direktorat Jenderal Penataan Agraria dalam hal ini diwakili oleh Direktur Landreform didampingi Kepala Subdirektorat P5T menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi GTRA Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (28/04/2026). Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa GTRA menjadi wadah untuk evaluasi Reforma Agraria tahun sebelumnya dan…
Jakarta, 2 Mei 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026 sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Segenap jajaran ATR/BPN menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pendidikan yang telah berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dinilai sebagai…
Jakarta, 1 Mei 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh pekerja dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) Tahun 2026. Segenap jajaran ATR/BPN menilai bahwa peran pekerja dari berbagai sektor memiliki kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dedikasi, kerja keras, serta semangat pantang…
Cikeas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LAK-PB MUI) pada Jumat (01/05/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyoroti pentingnya keseimbangan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia. “Karena kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan acara Peringatan Hari Kartini, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (30/04/2026). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut peran perempuan dalam sektor pertanahan dan tata ruang terus menunjukkan kontribusi yang signifikan. “Perempuan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar partisipan atau pegawai…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 85 pejabat yang terdiri dari 84 Pejabat Administrator dan 1 Pejabat Fungsional pada Rabu (29/04/2026). Pelantikan yang diadakan serentak dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia ini, merupakan bentuk meritokrasi yang terus dilakukan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN. “Pelantikan ini…
Jakarta – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan pada Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan kas kementerian…
Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan kerja sama dalam sembilan program optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah,…
