Year: 2026

Upaya tersebut dibahas dalam coffee morning jajaran Ditjen PPTR pada Rabu (9/9/2026), yang menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah tindak lanjut atas kegiatan yang masih berjalan. Dirjen PPTR, Lampri, meminta seluruh jajaran bekerja bersama untuk mempercepat kegiatan yang masih dapat diselesaikan. Ia menegaskan, kewenangan strategis PPTR dalam mengatur dan mengendalikan tanah…

Capaian ini mendapat apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rakor Penetapan LP2B di Surabaya, pada Jumat, (11/9/2026). Nusron didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan LP2B yang telah ditandatangani sekda maupun kepala daerah untuk diintegrasikan ke dalam RTRW…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penetapan status penggunaan. Penyerahan aset dilakukan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta pada Selasa (15/09/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa aset yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan…

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu yang saat ini berkembang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan. Ia pun berkomitmen mendukung penuh proses yang sedang berlangsung. “Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakan substansi dan memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab berbagai persoalan agraria. “Proses penyusunan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kami sangat mengharapkan masukan, arahan, dan…

Apresiasi ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen kami dalam memperkuat ekosistem digital nasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan seluruh masyarakat. Mari terus manfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk kemudahan layanan pertanahanmu ✊🏼

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih Penghargaan IN-Apps Digital Award 2026 kategori Aplikasi Pelayanan Publik pada Senin (14/09/2026). Penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) /Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini diberikan untuk aplikasi Sentuh Tanahku yang dinilai bisa menghadirkan informasi pertanahan berbasis digital yang semakin mudah diakses masyarakat. “Kita berterima kasih dan patut…

Sejak Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81, Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) sudah berjalan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah). Layanan tersebut menerapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan peralihan hak maksimal diselesaikan dalam 10 hari. Untuk proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah ditargetkan selesai maksimal 3 hari, proses…

Padatnya aktivitas pada hari kerja kerap membuat masyarakat kesulitan meluangkan waktu untuk menyelesaikan urusan administrasi pemerintahan, termasuk urusan pertanahan. Salah satunya dirasakan Vivi Lestari, warga Kabupaten Banyumas, yang mengaku terbantu karena dapat menyelesaikan proses alih media sertipikat di hari libur. “Karena kesibukan di Senin-Jumat itu kadang susah sekali ya kita bisa keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan…

Kepastian waktu adalah salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat berkat layanan Pengukuran Terjadwal. Iswandi Arfan, warga Kabupaten Bogor, mengalami sendiri bagaimana proses pengukuran hingga penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) yang sebelumnya dapat berlangsung hingga berbulan-bulan kini bisa diselesaikan jauh lebih cepat. “Jadi untuk PBT awalnya bisa 6-8 bulan. Sekarang beberapa hari sudah selesai karena memang…