Ditjen PTPP Gelar FGD Arah Kebijakan dan Instrumen Pengembangan Pertanahan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Arah Kebijakan dan Instrumen Pengembangan Pertanahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan” pada Selasa, 3 November 2026, bertempat di Hotel Aruss, Semarang.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan serta dihadiri oleh Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota terkait, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, serta asosiasi profesi.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber yang menyampaikan materi terkait penguatan instrumen kebijakan pengembangan pertanahan oleh Prof. Iwan Rudiarto, sinkronisasi tata ruang dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung pengembangan pertanahan oleh Bapak Hari Adi, serta arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendorong pengembangan pertanahan berkelanjutan oleh Ibu Transiska Luis Marina.
Dalam sesi diskusi, mengemuka pentingnya memperkuat keterpaduan antara kebijakan pengembangan pertanahan, perencanaan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, diperlukan penguatan basis data serta penyediaan layanan informasi yang komprehensif mengenai potensi dan kendala suatu kawasan sebagai landasan dalam menentukan arah pengembangan wilayah secara tepat dan terukur.
Melalui penyelenggaraan FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan serta instrumen pengembangan pertanahan. Berbagai pandangan dan masukan yang dihimpun diharapkan menjadi bahan perumusan langkah strategis dalam mewujudkan pengembangan pertanahan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah bagi kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
