Month: August 2026

Jakarta- 28 Juli 2026 telah diselanggarakan kegiatan Joint Coordination Committee (JCC) II dalam rangka The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LAND LAB) resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Forum yang merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN…

Melalui kegiatan ini, setiap peserta memperoleh masukan yang konstruktif berdasarkan hasil penilaian kompetensi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan diri. Umpan balik yang diberikan diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kapasitas, mengembangkan kompetensi, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia di lingungan Kementerian ATR/BPN yang semakin profesional,…

Kegiatan ini menghadirkan jajaran pimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN dan diikuti oleh para pejabat serta aparatur di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Banten. Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan kompetensi ASN sekaligus mendukung percepatan transformasi Jabatan Fungsional Umum (JFU) menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Berbagai materi yang disampaikan meliputi arah…

Kegiatan yang dipimpin Dirjen PPTR Lampri ini bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional. Rapat membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, integrasi data LSD ke dalam Rencana Tata…

Kegiatan ini merupakan implementasi Pasal 204 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai tahapan penting untuk memastikan proses penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang (RTR) berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Agus Sutanto, menegaskan bahwa revisi RTR tidak boleh menjadi ruang untuk melegalkan pelanggaran pemanfaatan ruang, demi menjaga kepastian…

Rabu, (15/07/2026) di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Diskusi ini dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Penataan Ruang, Fuad Firmansyah. Isu yang diangkat dalam diskusi tersebut adalah kewajiban dan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sangat berat, namun faktor utama yang selalu menjadi permasalahan adalah terkait kelembagaan bidang penataan ruang di daerah. Dalam hal ini, Direktur…

Kalau selama ini #SobatPusbinJF mengira semua pekerjaan di ATR/BPN hanya seputar pengukuran tanah, kamu perlu kenalan dengan JF Penata Pertanahan.JF Penata Pertanahan merupakan jabatan fungsional yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan teknis pertanahan, pengelolaan tenurial, dan pengembangan pertanahan.Melalui perannya, JF Penata Pertanahan turut mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis data, kepastian penguasaan tanah, pelayanan pertanahan yang profesional,…

Di balik penyelenggaraan pertanahan, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan memiliki 5 bidang kerja utama yang saling melengkapi dalam mendukung pelayanan pertanahan di Indonesia. Kelima bidang kerja tersebut meliputi:📌 Pendaftaran dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang📌 Penataan Agraria/Pertanahan📌 Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan📌 Penertiban dan Pengendalian Pertanahan📌 Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Masing-masing bidang kerja memiliki peran…

Layanan Pengukuran Terjadwal per 3 Agustus 2026 mulai diterapkan di 400 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Penerapan Pengukuran Terjadwal ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Sekarang sudah ada sekitar 400 kantor yang menggunakan Pengukuran Terjadwal. Kalau ada masyarakat datang ke kantor BPN mengajukan permohonan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai uji coba layanan Peralihan Hak dengan waktu penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Langkah ini merupakan salah satu transformasi pelayanan yang diusung oleh Menteri ATR/Kepala BPN. “Tanggal 17 Agustus nanti kita akan mulai pilot project di 15 Kantor Pertanahan untuk layanan Peralihan Hak atau balik nama….