Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melantik dan mengambil sumpah jabatan empat orang Penilai Pertanahan Bidang Jasa Penilai Properti dan Properti Sederhana di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah

Rabu (24/6/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan pertanahan sekaligus mendukung pelaksanaan pengadaan tanah yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa jabatan penilai pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kegiatan pertanahan, khususnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu,…

Selengkapnya

πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦β€οΈ Selamat Hari Keluarga Nasional 2026 β€οΈπŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦

Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan arti kebersamaan. Dari keluarga yang kuat, lahir generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat bahwa sesibuk apa pun aktivitas kita, keluarga tetap menjadi prioritas yang perlu dijaga, didengar, dan diberi waktu. Karena kebahagiaan sering kali hadir dari…

Selengkapnya

πŸ‘©β€βš•οΈπŸ’™ Selamat Hari Bidan Nasional 2026 πŸ’™πŸ‘©β€βš•οΈ

Di balik setiap tangis pertama seorang bayi, ada tangan-tangan tulus yang penuh dedikasi. Di balik setiap ibu yang kuat menjalani proses persalinan, ada sosok bidan yang setia mendampingi dengan ilmu, kepedulian, dan kasih sayang. Hari Bidan Nasional menjadi momentum untuk mengapresiasi perjuangan para bidan yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi sahabat, pendamping,…

Selengkapnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pertanahan di Loket Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati

Pada Kamis, 25 Juni 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…

Selengkapnya

Susun Langkah Strategis Pelayanan Pertanahan pada Petugas Loket Kantor Pertanahan Kab. Pati

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap petugas Front Office dan Back Office pada Rabu (24/06/2026) pukul 15.30 WIB bertempat di Lobby Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Sigit Rachmawan Adhi, didampingi para Pejabat Pengawas di…

Selengkapnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Bersama Tim GTRA Laksanakan Identifikasi Indikatif TORA di Desa Klakahkasihan

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan identifikasi indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, pada Rabu (24/06/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam Tim GTRA Kabupaten Pati, antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Ketahanan Pangan (Distapang),…

Selengkapnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) menyelenggarakan Webinar Nasional PPTR Series Episode 225 bertema β€œTertib Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”

Kamis, (18/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pegawai ATR/BPN, pemerintah daerah, akademisi, praktisi pertanahan, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Webinar ini menjadi ruang penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas dalam memahami kebijakan pengendalian serta penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah, khususnya pasca terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Kegiatan…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar melalui Konsultasi Teknis Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah (P4T) yang digelar di Jakarta

Rabu, (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi internal sekaligus penyamaan persepsi bagi jajaran ATR/BPN dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah telantar di daerah. Untuk memperkaya pemahaman pelaksana, Ditjen PPTR menghadirkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna membahas mitigasi gugatan dalam implementasi PP Nomor 48 Tahun 2025 serta penanganan tanah yang…

Selengkapnya

Ditjen PPTR menerima konsultasi dari Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2023–2043

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, (18/6/2026) dan bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan pemerintah pusat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut adalah percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan, memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, serta mengendalikan alih…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Rabu, (17/6/2026), dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa serta pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung penyelenggaraan keistimewaan DIY. Ditjen PPTR diwakili oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (PHT, AFL, KWT), Andi Renald. Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan…

Selengkapnya