Month: June 2026

Tanah Laut – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut mengoptimalkan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai forum kolaboratif dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Tanah Laut. GTRA ini menjadi sarana dukungan pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pemerintah pusat…

​Banjarbaru – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pertanahan tersebut dimulai dari proses pelayanan di loket-loket pada Kantor Pertanahan (Kantah). “Yang harus kita hindari, masyarakat menunggu terlalu lama (di…

Karawang – Di tengah kebiasaan serba cepat, pelayanan publik juga dituntut untuk beradaptasi menjadi lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi inilah yang mulai diwujudkan dalam layanan pertanahan. Melalui digitalisasi lewat aplikasi Sentuh Tanahku serta hadirnya program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), urusan administrasi pertanahan yang dahulu kerap dipersepsikan rumit perlahan…

Momentum ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus hidup dalam harmoni: merawat keberagaman, menjaga kelestarian alam dan lingkungan, serta menebar kebaikan kepada sesama. Dharma Menjaga Perdamaian Dunia 🪷

Rapat tersebut membahas empat dokumen tata ruang, yaitu RTRW Kabupaten Muara Enim, RTRW Kabupaten Bungo, RDTR Kawasan Perkotaan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung, dan RDTR Kawasan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam arahannya menekankan pentingnya penataan ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan…

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Selasa (20/05/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, kepala daerah, perwakilan legislatif, serta para pemangku kepentingan guna memastikan penyusunan dokumen…

Acara ini digelar untuk memperkuat posisi Forum Penataan Ruang (FPR) sebagai wadah koordinasi lintas sektor demi mendukung pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPSDM Kementerian ATR/BPN, Indira P. Warpani, menegaskan bahwa penataan ruang merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional. Menurutnya, rencana tata ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi,…

Jakarta 29 Mei 2026- Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan untuk Rencana Pembangunan PLTS 100 GWp di Kementerian ESDM. Bertempat di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage Lantai 2 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Dirjen EBTKE, Eniya Listiana. Hadir…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah di Pulau Papua, bertempat di Jayapura, Papua (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib tata…

Jakarta – Keterbatasan tanah membuat hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun menjadi opsi untuk dimiliki masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Ketika ingin membeli unit apartemen, masyarakat diimbau jangan hanya memastikan keberadaan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), namun juga memahami status hak atas tanah yang menjadi alas hak bangunan tersebut. Undang-Undang (UU)…