Month: May 2026

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari beserta jajaran menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Badan Bank Tanah, pada Senin (19/05/2026). Agenda tersebut menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat arah Reforma Agraria yang tidak hanya menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah, namun juga mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Rapat ini…

Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting penggunaan tanah pertanian pangan yang terdiri dari sawah dan tegalan. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang…

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai implementasi ilmu pertanahan, legalitas pertanahan, prosedur dan kebijakan penetapan hak atas tanah serta pendaftaran tanah, termasuk implementasi digitalisasi layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat terus memperkuat kolaborasi dengan civitas academica dalam mendiseminasikan informasi pertanahan, sekaligus mendorong peningkatan pemahaman pengetahuan di…

Forum ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan kebutuhan pengembangan sektor hulu migas dengan perlindungan lahan sawah produktif sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden RI terkait swasembada energi dan pangan. Direktur Utama Pertamina EP, Rachmat Hidayat, mengatakan Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan wilayah strategis bagi keberlanjutan produksi migas nasional. Namun, sejumlah rencana…

Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar di Surabaya pada Senin, (18/5/2026) menjadi langkah percepatan penetapan LP2B guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan selaras dengan perlindungan lahan sawah produktif. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan lebih dari 1,2 juta hektare Lahan Baku Sawah (LBS), Jawa Timur memegang peran…

JAKARTA – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (29/04/2026). Dalam hal ini Inspektorat Jenderal sebagai Satuan Kerja (Satker)…

Jawabannya sederhana, tapi penting. Zona Integritas (ZI) adalah salah satu upaya untuk memperbaiki cara kerja birokrasi mulai dari memastikan pemerintah bersih dan akuntabel; birokrasi efektif dan efisien serta pelayanan publik berkualitas. Yuk, simak infografis berikut. Intip berbagai kegiatan pengawasan ZI yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN sepanjang April 2026. Integritas Menggerakkan, Pelayanan Membanggakan.

Namun, jika tidak diawasi dengan baik, hal ini dapat mengurangi lahan pertanian yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pengawasan perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, kesejahteraan petani, dan ketersediaan pangan di masa depan. Yuk jaga bersama ya, Sob!Sawah Terjaga, Indonesia Berdaya ✊🏼

Hai Sobat Tata Ruang! Apakah kamu masih punya buku yang masih layak baca!? Mari berbagi pengetahuan melalui buku-buku yang masih layak baca 💚 Perpustakaan Direktorat Jenderal Tata Ruang menerima hibah buku baru/bekas layak pakai dengan tema pengetahuan umum, arsitektur, perencanaan kota, novel, biografi, ensiklopedia, buku anak, komik, dan produk hukum. 📍 Perpustakaan TARU Lt.1Gedung Direktorat…