Kelola Keuangan dengan Cash Management System, Sekjen ATR/BPN: Tingkatkan Transparansi dan Pengawasan Keuangan

Jakarta – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan pada Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan kas kementerian…

Selengkapnya

Kolaborasi Tiga Lembaga, Optimalkan Kerja Sama di Sembilan Program Prioritas Kementerian ATR/BPN

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan kerja sama dalam sembilan program optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah,…

Selengkapnya

Gelar Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan KPK dan Pemda Se-Sulsel, Kementerian ATR/BPN Upayakan Transformasi Layanan Pertanahan

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat,…

Selengkapnya

Simak Tips untuk Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

Jakarta – Masyarakat perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga aset tanah agar terhindar dari risiko penyerobotan. Selain menjaga secara fisik, penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama untuk melindungi hak kepemilikan tanah. “Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Kepala…

Selengkapnya

Bahas Konfirmasi Data Lokasi Redristribusi Tanah dari TOTA PKH Direktorat Jenderal Penataan Agraria Gelar Rapat Bersama Jajaran di Daerah Beserta Badan Bank Tanah

Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Rapat Arahan dan Konfirmasi Data Lokasi Redistribusi Tanah yang Bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) Tahun 2026, pada Senin (28/04/2026). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal…

Selengkapnya

Potensi Penataan Pertanahan Wilayah tertentu (Danau prioritas)

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Survey Lapang Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Tertentu (Danau Prioritas) di Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 20–24 April 2026. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Soppeng,…

Selengkapnya

Dukung Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melakukan Veridfikasi dan Validasi Neraca Penatgunaan Tanah di Provinsi Bali

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Neraca Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Pertanian Pangan di Provinsi Bali (22-24/04/2026). Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran. Penyusunan NPGT Pertanian Pangan bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting…

Selengkapnya

Dorong Layanan Pertanahan Berkualitas Direktorat Jenderal Penataan Agraria Review Pertimbangan Teknis Pertanahan

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Review Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Provinsi Sulawesi Utara pada 21–24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan layanan PTP, mengevaluasi kesesuaian produk PTP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan di…

Selengkapnya