Month: May 2026

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Review Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Provinsi Bengkulu pada 11–14 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan layanan PTP, mengevaluasi kesesuaian produk PTP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan di lapangan….

Hai #SobATRBPN, penanggulangan bencana yang efektif membutuhkan sistem yang terencana, tangguh, dan didukung sumber daya yang memadai. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keseimbangan antara perencanaan, implementasi, pendanaan, dan penguatan SDM dalam sistem penanggulangan bencana saat menghadiri Rapat Kerja LAK-PB MUI di Cikeas, Jumat (01/05/2026). Menurutnya, sinergi antar lembaga serta penguatan…

Medan, 08 Mei 2026 – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menerima pembinaan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Jumat (08/05/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Pembinaan yang diikuti…

Yang berakhir hari ini adalah pelatihannya, bukan semangat belajarnya. 🔥📚 Halo #SobatPusbinJF 👋🏻 Selama beberapa hari terakhir, peserta telah melalui proses belajar yang penuh insight, diskusi, kolaborasi, dan pemahaman baru tentang berbagai dinamika layanan pertanahan. Setiap materi yang diterima bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesiapan untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, adaptif, dan…

Jakarta 13 Mei- Perkuat Koordinasi Demi Kelancaran Proyek Strategi Nasional, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan gelar Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dengan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan dan didampingi oleh Direktur Bina…

akarta- Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan gelar Rapat Persiapan Pelatihan Pengadaan Tanah bagi Pemangku Kepentingan Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Hukum, Siyamto.Hadir dalam rapat ini Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tensa Nurdiyani secara daring, Perwakilan dari PT. Hutama…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Neraca Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Pertanian Pangan di Provinsi Papua Barat (11-13/05/2026). Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat beserta jajaran. Penyusunan NPGT Pertanian Pangan bertujuan untuk memperoleh gambaran…

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjadi pembicara dalam Kursus Banser Pimpinan (SUSBANPIM) Angkatan VIII di Kabupaten Semarang pada Kamis (14/05/2026). Di momen ini, Menteri Nusron menyampaikan materi terkait strategi penguatan goodgovernance dan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi. Dua hal itu adalah fondasi utama organisasi agar mampu…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kedua layanan tersebut memiliki fungsi berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan dalam administrasi pertanahan. “Dengan memahami perbedaan pengecekan sertipikat dan SKPT, masyarakat dapat memilih layanan yang sesuai kebutuhan serta terhindar dari kekeliruan…

Lima Puluh Kota – Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Nagari Sitapa di Kabupaten Lima Puluh Kota, kepastian hukum atas tanah ulayat sangatlah memperkuat posisi ninik mamak dalam melindungi tanah adat dari berbagai potensi…