Kantor Pertanahan Kabupaten Pati bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati melaksanakan Sidang Akhir GTRA dan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Tahun 2026, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati. Sidang akhir tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Winarto, serta…

Namun, tahukah #SobATRBPN apa saja informasi yang tercantum di dalamnya? Mulai dari identitas pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah, Tanda Tangan Elektronik dan QR Code yang mendukung verifikasi keaslian sertipikat, semuanya menjadi bagian penting dalam Sertipikat Elektronik. Yuk, simak infografis ini sampai selesai untuk mengenal lebih dekat isi Sertipikat Elektronik!

Ternyata, cara kita menerima dan menyaring informasi juga punya “tingkat kematangan”, lho! 😉 Semakin baik kita dalam memeriksa dan memverifikasi informasi, semakin kecil pula kemungkinan kita terjebak hoaks. Nah, kalau kamu sendiri, masih RAW atau sudah WELL DONE? 🧐 Yuk, cek tingkat kematanganmu melalui infografis di atas! 📊Jangan lupa, selalu periksa sumber resmi sebelum mempercayai…

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (02/09/2026). Sebagian sertipikat yang diserahkan mencakup dua bidang aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah…

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertipikat sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda…

Yuk, #SobatPusbinJF kita kenalan lebih dekat dengan Penata Ruang (JFPR)!👋 Jabatan Fungsional Penata Ruang merupakan jabatan yang berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penataan ruang. Menariknya, JFPR sudah bersifat terbuka. Tidak hanya dari Kementerian ATR/BPN, ASN dari kementerian maupun instansi pemerintah lainnya juga memiliki peluang untuk berkarier sebagai JFPR melalui…

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan di daerah, sekaligus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan optimal. Melalui kegiatan coaching clinic ini, diharapkan terbangun koordinasi…

Semoga semangat “Menguatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas Menuju Indonesia yang Adil dan Makmur” senantiasa menjadi landasan setiap langkah Korps Adhyaksa dalam mewujudkan keadilan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. Teruslah menjadi garda terdepan penegakan hukum yang profesional, bersih, dan tepercaya.

Meta Agustina (38), warga Cipinang, Jakarta Timur, merasakan kemudahan dari layanan Pengukuran Terjadwal saat mengurus proses pertanahannya secara mandiri. Setelah melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS), ia langsung mendapat informasi dari Kantor Pertanahan (Kantah) mengenai waktu pengukuran yang kemudian dilaksanakan sesuai jadwal. “Saya bayar SPS Sabtu sore. Nggak lama kemudian ada WhatsApp bilang nanti tanggal…

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), di Gedung Nusantara I, Jakarta pada Selasa (01/09/2026). Rapat ini membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus menghimpun masukan dari lembaga lintas sektor…