admin 2

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pertanahan di Loket Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati

Pada Kamis, 03 September 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…

Selengkapnya

Didukung Kolaborasi Lintas Sektor, Penetapan LP2B Nasional Capai 87,52%

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029. โ€œSetelah…

Selengkapnya

Dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan Redistribusi Tanah di atas HPL Badan Bank Tanah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria lanjut menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 202

Monev ini dilaksanakan sebagai langkah untuk memantau perkembangan serta mengevaluasi hambatan demi percepatan di sisa tahun 2026 terkait pelaksanaan program redistribusi tanah skema baru yakni di atas HPL Badan Bank Tanah dengan berbagai stakeholder dari internal Kementerian ATR/BPN beserta jajaran Badan Bank Tanah yang dilaksanakan secara daring. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari pada kesempatan…

Selengkapnya

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI

Agenda tersebut menyampaikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI dan dihadiri Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta Wakil Menteri Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri…

Selengkapnya

RTH bukan hanya tentang ruang hijau, tapi bagaimana keberadaannya dapat mendukung kawasan yang lebih nyaman dan berkelanjutan. ๐ŸŒฟ๐Ÿ’ง

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas masyarakat.Untuk melihat RTH secara lebih komprehensif, pemerintah memperkenalkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) sebagai pendekatan yang mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dengan mengintegrasikan unsur ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru….

Selengkapnya

Direktorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah bersama JICA Expert Team melaksanakan diskusi dalam rangka penyempurnaan metode penilaian dan kriteria untuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi dikembangkan. Pembahasan mencakup berbagai aspek, antara lain kondisi keruangan, kondisi air, risiko bencana, aksesibilitas, serta infrastruktur kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat analisis potensi pengembangan pertanahan

Diskusi juga diarahkan pada penguatan pemanfaatan SIDA KTPP melalui integrasi data dan analisis spasial yang lebih terukur, objektif, dan konsisten. Ketersediaan, keterbaruan, validitas, serta akses terhadap data menjadi salah satu perhatian penting dalam proses pengembangan metode tersebut. Ke depan perlu adanya penyempurnaan metode, pemilihan lokasi kandidat, pemenuhan kebutuhan data, serta penyusunan business process menjadi langkah…

Selengkapnya

Menteri Nusron Peringatkan Pengusaha: Kebakaran Lahan Dapat Batalkan HGU

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran bisa menyebabkan pengusaha kehilangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Graha Marinir…

Selengkapnya

Sri Sultan Hamengkubuwono X: Indonesia Butuh Insan Pertanahan yang Mampu Baca Peta Sekaligus Memahami Manusia

Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menilai Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, namun juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah. Pesan tersebut disampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN agar ilmu pertanahan yang mereka miliki dapat memberikan…

Selengkapnya

Masuki Babak Baru, Politeknik Agraria STPN Resmi Diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) resmi memasuki babak baru dengan bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Peresmian sekaligus perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Agraria STPN ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Kepala Badan…

Selengkapnya