Jakarta, 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan langkah transformasi kerja guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui penerapan sistem kerja Hybrid & Efisien, ATR/BPN mengadopsi pola kerja yang lebih adaptif dengan mengombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Kebijakan ini merujuk pada Surat…
JAKARTA – Dalam upaya memperkuat akurasi dan standardisasi data nilai tanah nasional, Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (PTEP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melaksanakan estafet Pelatihan Penilaian Tanah secara daring pada Rabu (08/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program peningkatan kapasitas SDM yang tengah berjalan secara maraton. Rangkaian pelatihan…
JAKARTA – Fokus pada penguatan tata kelola pengadaan tanah di daerah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan, menerima kunjungan kerja dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada Rabu (08/04). Bertempat di Ruang Rapat 201 Gedung Ditjen PTPP, pertemuan ini menjadi ruang diskusi intensif terkait dinamika pengadaan tanah yang tengah berjalan di…
BOGOR – Sebagai wujud sinergi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan rapat penyusunan kurikulum modul Pelatihan Pengadaan Tanah bagi Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan substansi materi pembelajaran agar…
Palembang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai dari Sertipikat HPL untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan. “Kementerian ATR/BPN…
Jakarta – Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Umumnya, pemilik ruko hanya memegang alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal, status kepemilikan ruko bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, mengungkapkan bahwa peluang peningkatan hak tersebut terbuka bagi…
JAKARTA, 8 April 2026 – Dalam rangka percepatan pemenuhan kelengkapan data Survei Pendahuluan Audit Kinerja Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Ditjen PTPP pada Rabu (8/4). Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum, Toto Hernawo, dan dihadiri oleh para…
Jakarta, 8 April 2026 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (KTPP) menyelenggarakan Rapat Coaching Clinic Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh masing-masing Kasubdit, Bertempat di Ruang Rapat Internal KT, Ruang Rapat 202 dan Ruang Rapat…
Pada Selasa, (7/4/2026), Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Subang, dan Kota Cilegon. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, didampingi…
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menerima Survei Pendahuluan Audit Kinerja Tahun 2026 dari Inspektorat Wilayah I Kementerian ATR/BPN sebagai langkah awal dalam penguatan pengawasan internal pada Selasa, (7/4/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal PPTR, Lampri, didampingi Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara, dan beberapa perwakilan dari masing-masing, serta dihadiri Inspektur Wilayah…
