Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…

Rapat Pimpinan ini membahas mengenai progres percepatan penyelesaian layanan yang masih aktif hingga bulan Juli 2026 agar proses layanan tetap berjalan secara efektif. “Karena esensi daripada pelayanan publik yang pertama adalah kepastian, transparan, terukur, dan yang terakhir adalah bebas pungli,” tegas Nusron Wahid. Selain itu Menteri Nusron juga membahas berbagai isu terkini di bidang pertanahan…

Perencanaan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025-2029 membutuhkan keselarasan yang kuat antara sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta target kinerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan daerah. Keselarasan tersebut menjadi prasyarat agar pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan…

Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan. Hadir pula dalam rapat ini para pimpinan tinggi antara lain Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah , M. Unu Ibnudin, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Republik…

Pertemuan ini berfokus pada dua agenda utama, yakni penginventarisasian secara komprehensif terhadap seluruh BMN yang berada di lingkungan unit Eselon 2, serta pendataan secara rinci mengenai kebutuhan sarana operasional di masing-masing unit tersebut. Mengingat pentingnya validitas data aset kementerian, para Kepala Subbagian Tata Usaha diinstruksikan untuk menyiapkan data inventarisasi BMN secara lengkap dan akurat di…

Melalui penyelarasan data dan evaluasi yang terukur ini, diharapkan pelaksanaan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, serta tepat sasaran dalam melayani kebutuhan publik. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana, bersama Kepala Bagian Program dan Hukum, Muh. Hatta….

Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri. Turut hadir dalam Rapat ini, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Yuliana, Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah II, Rose Rosita Dewi, Kepala Subdirektorat Penilaian Tanah dan Dampak Sosial, Dwi Sapti Puswanhari, Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Wilayah…

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep, kebijakan, dan mekanisme penertiban penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta pengelolaan tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan.Bagaimana konsep penertiban penguasaan dan pemilikan tanah diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan?Temukan jawabannya dalam Webinar Nasional PPTR Series Episode 228:Konsep Penertiban Penguasaan…

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjelaskan peran yang…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/2026). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas pungli. Dengan sistem…