Year: 2026

Jakarta, 8 April 2026 – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (KTPP) menyelenggarakan Rapat Coaching Clinic Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh masing-masing Kasubdit, Bertempat di Ruang Rapat Internal KT, Ruang Rapat 202 dan Ruang Rapat…

Pada Selasa, (7/4/2026), Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Subang, dan Kota Cilegon. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri, didampingi…

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menerima Survei Pendahuluan Audit Kinerja Tahun 2026 dari Inspektorat Wilayah I Kementerian ATR/BPN sebagai langkah awal dalam penguatan pengawasan internal pada Selasa, (7/4/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Jenderal PPTR, Lampri, didampingi Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara, dan beberapa perwakilan dari masing-masing, serta dihadiri Inspektur Wilayah…

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dukungan tersebut utamanya mencakup aspek perolehan serta legalisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pilot project program…

PADANG, 6 April 2026 – Guna memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada hari Senin, 6 April 2026. Pertemuan strategis ini dilaksanakan secara langsung di Ruang Rapat Kanwil BPN Sumatera Barat,…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2026, yang diselenggarakan secara hybrid pada Senin (06/08/2026). Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka menyelaraskan pemahaman jajaran penataan dan pemberdayaan di daerah dalam pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang berhasil melampaui 90 persen pada Semester II Tahun 2025. Capaian ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan tata…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran 2027 mendatang. Di tengah penyesuaian efisiensi dan gejolak geopolitik dunia, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada, dengan tetap memastikan masyarakat terlayani dengan baik. “Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan…

Tingkatkan Pemahaman Petugas Pelaksana Kegiatan Landreform pada Tahun 2026 Tingkatkan Pemahaman Petugas Pelaksana Kegiatan Landreform pada Tahun 2026 : Direktorat Jenderal Penataan Agraria Lanjut Menggelar Bimbingan Teknis Gelombang II di 4 (empat) Provinsi Direktorat Jendral Penataan Agraria melalui Direktorat Landreform melanjutkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2026 di 4 (empat) provinsi, yang diselenggarakan di…

Jakarta – Memiliki sertipikat merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat dapat mengurus pembuatan sertipikat tanah secara mandiri melalui Kantor Pertanahan (Kantah), dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus menggunakan perantara. Dalam proses pengurusan sertipikat tanah secara mandiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, pemohon perlu…