Year: 2026

Kegiatan PELATARAN dilaksanakan pada Minggu, 06 September 2026 bertempat di kantor layanan setempat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Program ini merupakan sarana bagi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa kuasa untuk mengurus layanan pertanahan pada selain jam kerja. PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan…

Kegiatan PELATARAN dilaksanakan pada Sabtu, 05 September 2026 bertempat di kantor layanan setempat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Program ini merupakan sarana bagi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa kuasa untuk mengurus layanan pertanahan pada selain jam kerja. PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan…

Pada Kamis, 03 September 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,52%. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang berlangsung di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Senin (07/09/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa angka tersebut sudah melampaui target penetapan LP2B untuk 2029. “Setelah…

Monev ini dilaksanakan sebagai langkah untuk memantau perkembangan serta mengevaluasi hambatan demi percepatan di sisa tahun 2026 terkait pelaksanaan program redistribusi tanah skema baru yakni di atas HPL Badan Bank Tanah dengan berbagai stakeholder dari internal Kementerian ATR/BPN beserta jajaran Badan Bank Tanah yang dilaksanakan secara daring. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari pada kesempatan…

Agenda tersebut menyampaikan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI dan dihadiri Komisi II DPR RI, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta Wakil Menteri Kehutanan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini, Wakil Menteri…

Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas masyarakat.Untuk melihat RTH secara lebih komprehensif, pemerintah memperkenalkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) sebagai pendekatan yang mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dengan mengintegrasikan unsur ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru….

program pencetak para fasilitator pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan ATR/BPN. ToT Manajemen Risiko ini membekali fasilitator yang sudah pernah ikut Pelatihan Manajemen Risiko, agar mampu menyampaikan Manajemen Risiko sesuai standar ISO 31000 dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2022. Gimana? Kamu siap jadi fasilitator pelatihan manajemen risiko berikutnya?

Diskusi juga diarahkan pada penguatan pemanfaatan SIDA KTPP melalui integrasi data dan analisis spasial yang lebih terukur, objektif, dan konsisten. Ketersediaan, keterbaruan, validitas, serta akses terhadap data menjadi salah satu perhatian penting dalam proses pengembangan metode tersebut. Ke depan perlu adanya penyempurnaan metode, pemilihan lokasi kandidat, pemenuhan kebutuhan data, serta penyusunan business process menjadi langkah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran bisa menyebabkan pengusaha kehilangan Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HGU dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026, di Graha Marinir…