Gelar Rakor Optimalisasi Kerja Sama dengan KPK dan Pemda Se-Sulsel, Kementerian ATR/BPN Upayakan Transformasi Layanan Pertanahan

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat,…

Selengkapnya

Simak Tips untuk Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

Jakarta – Masyarakat perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga aset tanah agar terhindar dari risiko penyerobotan. Selain menjaga secara fisik, penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama untuk melindungi hak kepemilikan tanah. “Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Kepala…

Selengkapnya

Bahas Konfirmasi Data Lokasi Redristribusi Tanah dari TOTA PKH Direktorat Jenderal Penataan Agraria Gelar Rapat Bersama Jajaran di Daerah Beserta Badan Bank Tanah

Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Rapat Arahan dan Konfirmasi Data Lokasi Redistribusi Tanah yang Bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) Tahun 2026, pada Senin (28/04/2026). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal…

Selengkapnya

Potensi Penataan Pertanahan Wilayah tertentu (Danau prioritas)

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Survey Lapang Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Tertentu (Danau Prioritas) di Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 20–24 April 2026. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Soppeng,…

Selengkapnya

Dukung Ketahanan Pangan Direktorat Jenderal Penataan Agraria Melakukan Veridfikasi dan Validasi Neraca Penatgunaan Tanah di Provinsi Bali

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Neraca Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Pertanian Pangan di Provinsi Bali (22-24/04/2026). Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran. Penyusunan NPGT Pertanian Pangan bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting…

Selengkapnya

Dorong Layanan Pertanahan Berkualitas Direktorat Jenderal Penataan Agraria Review Pertimbangan Teknis Pertanahan

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Review Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Provinsi Sulawesi Utara pada 21–24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan layanan PTP, mengevaluasi kesesuaian produk PTP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan di…

Selengkapnya

Sertipikasi Tanah Bawa Kepastian Hukum dan Beri Ketenangan Lebih untuk Masyarakat

Palangkaraya – Kepastian hukum atas tanah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Dengan kejelasan yang dihadirkan program sertipikasi tanah, masyarakat jadi merasa lebih tenang karena hak atas tanah yang mereka tempati telah memiliki perlindungan hukum. Sertipikasi ini dinantikan oleh masyarakat, termasuk para pengelola lembaga keagamaan. “Sudah 23 tahun, Gereja GKE Bethesda Bumi Palangka ini berdiri dan…

Selengkapnya

Jadi Narasumber dalam Nusantara Young Leaders, Menteri Nusron: Semua Kebijakan Harus Memanusiakan Manusia

Banyumas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menjadi narasumber dalam acara Nusantara Young Leaders pada sesi “Total Politik” yang digelar di Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (25/04/2026). Pada sesi tanya jawab bersama mahasiswa, Menteri Nusron menceritakan pendekatan yang ia lakukan dalam memimpin kementeriannya menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan. “Karena kita (mantan)…

Selengkapnya

Ditjen PHPT, Tunggakan Layanan Tingalkan Luka bagi Masyarakat

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat. Rangkaian kegiatan diawali di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung pada Kamis (23/04/2026). Kegiatan dimulai dengan peninjauan langsung pelayanan di loket pertanahan, dilanjutkan pengarahan teknis kepada jajaran. Dalam arahannya, Asnaedi menekankan pentingnya perubahan sistem, khususnya dalam penanganan tunggakan. “Kalau tidak…

Selengkapnya

Ditjen SPPR dan Bank Dunia Kawal Progres PTSL Terintegrasi 2026 melalui ILASPP

Jakarta (20/4) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat paralel bersama Bank Dunia dan Project Management Unit Integrated Land and Administration and Spatial Planning Project (PMU ILASPP). Adapun salah satu tujuan dari kegiatan ini, yaitu mengawal progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi ILASPP yang didanai dengan skema Pinjaman dan Hibah…

Selengkapnya