Category: Nasional

Direktur Jenderal Penataan Agraria bersama Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) melakukan kunjungan kerja sekaligus Rapat dalam Gelar Kasus Akhir Permasalahan Lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri Sungai Gelam SP IV Desa Gambut di Provinsi Jambi (09/04/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antar jajaran Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penanganan sengketa…

Pati, 16 April 2026 — Pembangunan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada hasil fisik semata, tetapi juga menitikberatkan pada aspek keadilan, perlindungan, serta manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam rangka memperkuat pemahaman tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan…

Jakarta – Dalam upaya mengakselerasi transformasi digital di sektor pertanahan, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) resmi membuka kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Penilaian Tanah (SIPENTA) dan Sentuh Tanahku Batch 8. Pelatihan kali ini ditujukan bagi perwakilan dari tiga provinsi, yakni Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung secara daring pada Senin (13/04). Kegiatan…

Direktorat jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) selenggarakan forum penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan IPPR yang dihadiri sejumlah pimpinan daerah yaitu Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Tumiran; Wakil Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza; Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Candra; Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin; dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah…

Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang berpartisipasi dalam kegiatan Kick-off Penyusunan Materi Revisi Materi Teknis dan RPerpres RTR KSN Jabodetabek-Punjur yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Tata Ruang pada Senin, (6/6/2026) dengan agenda Sarasehan Kolaboratif bertema Penataan Ulang Kawasan dalam Menghadapi Tantangan Urbanisasi dan Perubahan Iklim. Dalam kegiatan ini, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, hadir sebagai…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Sekretaris Jenderal (Sekjen)…

D.I. Yogyakarta – Setelah melalui proses hukum yang panjang, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, akhirnya kembali ke tangannya. Keadaan itu langsung memberi rasa aman bagi Mbah Tupon dan keluarga, sekaligus menutup kekhawatiran yang sempat muncul karena kasus mafia tanah yang menimpanya pada…

Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf. “Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak…

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyaksikan proses penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI dengan nilai Rp11.420.104.815.858 pada Jumat (10/04/2026). Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Mewakili Bapak Menteri…

​Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, daerah yang sudah memiliki RDTR akan membuka peluang investasi masuk karena kepengurusan izin usaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat disusun lebih…