Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan acara Peringatan Hari Kartini, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (30/04/2026). Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut peran perempuan dalam sektor pertanahan dan tata ruang terus menunjukkan kontribusi yang signifikan. “Perempuan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar partisipan atau pegawai…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 85 pejabat yang terdiri dari 84 Pejabat Administrator dan 1 Pejabat Fungsional pada Rabu (29/04/2026). Pelantikan yang diadakan serentak dari Kantor Pusat dan Kantor Wilayah di seluruh Indonesia ini, merupakan bentuk meritokrasi yang terus dilakukan dalam tubuh Kementerian ATR/BPN. “Pelantikan ini…

Jakarta – Transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan negara terus diupayakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diadakan pada Rabu (29/04/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyebut dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan kas kementerian…

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengoptimalkan kerja sama dalam sembilan program optimalisasi kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah,…

Makassar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Rabu (29/04/2026). Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa sejak awal menjabat,…

Jakarta – Masyarakat perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga aset tanah agar terhindar dari risiko penyerobotan. Selain menjaga secara fisik, penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama untuk melindungi hak kepemilikan tanah. “Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Kepala…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria menggelar Rapat Arahan dan Konfirmasi Data Lokasi Redistribusi Tanah yang Bersumber dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) Tahun 2026, pada Senin (28/04/2026). Rapat ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi antar pemangku, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Direktur Jenderal…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Survey Lapang Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Tertentu (Danau Prioritas) di Danau Tempe, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 20–24 April 2026. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Soppeng,…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Neraca Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) Pertanian Pangan di Provinsi Bali (22-24/04/2026). Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran. Penyusunan NPGT Pertanian Pangan bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan kegiatan Review Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) di Provinsi Sulawesi Utara pada 21–24 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan layanan PTP, mengevaluasi kesesuaian produk PTP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan di…