Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menginventarisasi serta memutakhirkan data lahan sawah, Direktorat Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan Rapat Koordinasi LBS Parsial di Pulau Jawa Tahun 2025, pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan pemutakhiran LBS Parsial ini dilaksanakan dalam rangka memastikan ketersediaan data lahan sawah yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan ketahanan pangan…

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Sukiptiyah, menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara daring, bertempat di Aula Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, pada Kamis (13/11/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Pemprov Kalimantan…

Direktur Jenderal Penataan Agraria menjadi Koordinator Pembina Tim 4 sekaligus memimpin jalannya Pembinaan Tugas dan Fungsi Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, pada Rabu (12/11/2025). Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari yang hadir secara daring dalam pembukaannya menyampaikan bahwa arahan bapak Menteri ATR/BPN yaitu hampir sebagian besar Kinerja Kementerian ATR/BPN…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menegaskan pentingnya pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang dalam setiap pelayanan pertanahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini bertujuan agar kegiatan pertanahan di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota sejalan dengan ketentuan Rencana…

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang menggelar Pembinaan Teknis Bidang Penertiban Pemanfaatan Ruang di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung bertempat di aula Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung pada Jumat, (7/11/2025). Dalam sambutan Kakanwil BPN, Babel Hiskia Simarmata, mengingatkan untuk bekerja dengan sungguh–sungguh agar dikemudian…

Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) resmi memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah dan Kawasan Telantar. PP ini baru diterima dari Sekretariat Negara dua hari sebelumnya, dan Makassar menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi pada Jumat (14/11/2025). Dirjen PPTR, Jonahar, menegaskan bahwa PP 48/2025 menjadi…

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menyelenggarakan Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) Provinsi Sulawesi Utara dan 9 Kabupaten/Kota, di Aula Prona Jakarta, pada Senin, (17/11/2025). Turut hadir Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara; Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Ditjen Tata Ruang, Rahma Julianti; serta jajaran…

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Sosialisasi Budaya Integritas ASN dengan tema “Pencegahan Korupsi dan Perilaku Miss-Conduct dalam Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan.” Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, serta bebas dari korupsi, pungutan liar, dan…

Jakarta, Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Revisi Rencana Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate yang bertempat di Ruang Prambanan Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses finalisasi revisi RTRW Kota Ternate yang telah memasuki tahap forum pembahasan lintas sektor,…

Jayapura – Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sertipikasi tanah ulayat bukan sebatas melaksanakan tugas dan tanggung jawab semata. Sertipikasi ini jadi cara untuk memberikan kepastian hukum atas hak adat yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. “Jadi (sertipikasi) ini namanya sinergi hukum adat dan hukum pertanahan nasional. Hukum pertanahan nasional bisa…