Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pertemuan strategis bertajuk “Konsolidasi Penguatan Kebijakan Penataan Ruang yang Adaptif terhadap Risiko Bencana Hidrometeorologi” pada Rabu (21/01/25). Bertempat di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, pertemuan ini menjadi tindak lanjut nyata dalam memperkuat aspek resiliensi wilayah dalam penyusunan…

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, pimpin Dialog Kinerja Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Prambanan pada Kamis (22/01/2026). Dialog Kinerja ini melibatkan para Kepala Bagian, Kepala Subbagian, serta seluruh PNS dan PPPK di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang. Reny menuturkan bahwa Dialog Kinerja ini merupakan suatu tahapan bagi sebuah…

Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menerima kunjungan kerja dari jajaran PT SUCOFINDO yang dipimpin oleh Direktur Operasi, Dani Pramantyo. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis untuk menilik potensi kerja sama dalam percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia. Sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, hingga…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah darurat untuk menjaga keberlanjutan lahan sawah nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Kebijakan tersebut akan dilaksanakan setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Rabu (28/01/2026). “Kami menetapkan…

Palu – Kebun Anggur di Desa Duyu, yang kini dikenal sebagai Kampung Reforma Agraria Duyu Bangkit, menjadi bukti nyata keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kawasan yang sebelumnya terdampak bencana pada 2018 ini kini bertransformasi menjadi sentra pertanian produktif sekaligus destinasi agrowisata favorit warga Kota Palu. Program…

Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan secara luring dan daring pada Senin (26/01/2026). Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Reforma Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya…

Kabupaten Bandung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya kerja sama, inovasi, dan perbaikan proses bisnis dalam menghadirkan layanan pertanahan yang murah, cepat, dan tetap prudent. Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026). “Masyarakat ingin berkasnya cepat…

Jakarta – Keberadaan sejumlah desa yang berada di dalam kawasan hutan kerap menimbulkan konflik agraria serta ketidakpastian status hukum atas tanah masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L),…

Jakarta – Untuk memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai ketentuan hukum dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri Pertahanan serta sejumlah pimpinan lembaga negara, menyepakati pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lahan…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di seluruh Indonesia. Percepatan tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pendaftaran dan pemetaan tanah, sekaligus sebagai solusi atas berbagai persoalan agraria yang selama ini muncul akibat tumpang tindih data…