Hai #SobatPPTR, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN menggelar FGD lintas sektor untuk membahas pemberian insentif dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah, dengan fokus awal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional, yaitu minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Melalui sinergi berbagai kementerian/lembaga,…
Pada rapat koordinasi lintas sektor kali ini, dibahas 4 (empat) dokumen RTRW, yakni RTRW Kabupaten Bengkulu Tengah, RTRW Kabupaten Lampung Timur, RTRW Kabupaten Way Kanan, dan RTRW Kabupaten Sinjai, serta 1 (satu) dokumen RDTR, yaitu RDTR Wilayah Perkotaan (WP) Calang di Kabupaten Aceh Jaya. Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya penyelenggaraan penataan ruang…
Komitmen ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Pengendali Banjir Kali Bekasi yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Selatan, pada Kamis (21/5). Pertemuan tatap muka ini sengaja diakselerasi demi memastikan seluruh tahapan pembebasan lahan bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan tetap taat aturan. Rapat koordinasi penting ini dibuka langsung oleh Direktur…
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (DITJEN PTPP) terus percepat dalam membenahi tata kelola pertanahan di Indonesia. Kali ini, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DITJEN PTPP menggelar rapat koordinasi teknis (rakortek) secara daring pada Kamis (21/05/2026) untuk mengawal program Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi…
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) terus berkomitmen mewujudkan layanan pertanahan dan tata ruang yang transparan serta akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tanah dan Ruang untuk Mendorong Perekonomian Daerah. Sebagai langkah nyata dari…
​Jakarta – Kejahatan mafia tanah masih menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama para pemilik tanah. Untuk memerangi mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dan tidak tinggal diam saat menemukan indikasi penyalahgunaan hak atas tanah. “Kami mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan indikasi tanahnya diserobot atau menjadi sasaran mafia…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan, yang diwujudkan salah satunya melalui keterlibatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/05/2026). Rapat tersebut membahas pelepasan kawasan hutan…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menanggapi pemberitaan mengenai penahanan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Serang beserta sejumlah jajaran terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kementerian ATR/BPN menegaskan akan menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. “Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat Hak Pakai untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tepat pada momen perayaan 61 tahun Lemhannas RI yang berlangsung di Gedung Dwiwarna Purwa, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily. “Kami…
Pati – Dalam rangka memperkuat integritas aparatur dan meningkatkan pemahaman mengenai potensi konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Episode 219 dengan tema “Diantara Kewenangan dan Kepentingan: Membaca dan Mengenali Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan”. Kegiatan webinar dijadwalkan berlangsung…
