Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan layanan pertanahan di Loket Mall Pelayanan Publik (MPP)

Pada Jum’at, 09 Oktober 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…

Selengkapnya

📣 REKAPITULASI CAPAIAN STRATEGI KOMUNIKASI KANTAH KABUPATEN PATI Kinerja komunikasi publik terus menunjukkan hasil positif! 💙💛

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berhasil meraih Indeks 4 dalam capaian Strategi Komunikasi (Strakom) periode September 2026.Capaian ini didukung oleh berbagai kanal komunikasi, mulai dari Paid Media, Earned Media, Shared Media, hingga Owned Media, serta tingginya Engagement Media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung publikasi dan penyebarluasan informasi Kantah…

Selengkapnya

Mau Tau Layanan Seputar Tata Ruang? 🌿

Tenang, sekarang kamu bisa mendapatkan informasi seputar tata ruang. Gimana Caranya? Yuk Slide ke Kanan! 🔎 Cek RTRW & RDTR WilayahInformasi mengenai rencana tata ruang dan peruntukan ruang dapat diakses melalui GISTARU di🌐 gistaru.atrbpn.go.id 💬 Customer Care Tata RuangOffline: layanan tatap muka untuk mendapatkan informasi dan konsultasi tata ruang.Online: 0811-1068-0000 Perpustakaan Ditjen Tata Ruang🗓️ Senin–Jumat⏰…

Selengkapnya

Hai#SobatBPSDMLangkah Bersama Menuju Zona Integritas ✨

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menjadi wujud komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja BPSDM Kementerian ATR/BPN dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya bersama untuk:✔️ Mencegah praktik KKN✔️ Meningkatkan kualitas pelayanan publik✔️ Memperkuat budaya kerja profesional dan berintegritas✔️ Mewujudkan tata kelola organisasi yang berorientasi pada…

Selengkapnya

Dokumen KKPR bukan hanya bagian dari proses perizinan berusaha, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. ⚖️📄

Karena itu, setiap tahapan penerbitannya perlu memperhatikan kewenangan, prosedur, persyaratan, dan substansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidaksesuaian dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat formil maupun cacat materiil, yang memiliki karakteristik dan akibat hukum berbeda. Lewat webinar ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mengenai:📌 Konsep, karakteristik, dan ketentuan terkait cacat formil dan cacat materiil dalam penerbitan…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN turut serta sumbang kebjiakan dan strategi dalam agenda Mayor’s Talk ke 45: Climate and Urban Resilience yang dilaksanakan di Kota Bogor, 28-29 September 2026, kepada 25 Wali kota dan delegasi pemerintah kota anggota Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Forum strategis ini menfokuskan perhatian pada penguatan kapasitas kota dalam menghadapi perubahan iklim global dan cuaca ekstrem. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Reny Windyawati, yang mewakili Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan arahan kebijakan nasional penataan ruang dalam menghadapi perubahan iklim, pemanfaatan informasi risiko iklim sebagai dasar kebijakan tata ruang, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata…

Selengkapnya

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 Pola 200 Jam Pelajaran (JP) resmi ditutup di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri

Berlangsung selama satu bulan, diklat ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas PPNS Penataan Ruang dalam menjalankan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang. Dalam amanat penutupan, para lulusan diingatkan untuk mengemban peran sebagai garda terdepan (frontliner) dalam memastikan ketentuan peraturan perundang-undangan penataan ruang dipatuhi dan ditegakkan secara tepat sasaran, adil, dan tanpa kompromi….

Selengkapnya

Awalnya Ragu, Masyarakat Buktikan Pengukuran Terjadwal Tidak Membuatnya Menunggu dalam KetidakpastianMasyarakat di beberapa wilayah mulai merasakan perubahan kecepatan layanan pertanahan

Mereka yang sudah mencoba layanan Pengukuran Terjadwal dalam proses sertipikasi tanah, bisa mendapatkan kepastian sejak awal mengenai jadwal kedatangan petugas ukur ke lokasi tanah sehingga proses dapat dipersiapkan lebih teratur. “Awalnya saya sempat ragu sangat ingin mengurus pendaftaran tanah pertama kali karena saya pikir prosesnya bakal ribet dan makan waktu lama. Tapi, pengalaman saya di…

Selengkapnya

Hanya Menunggu 4 Hari, Layanan Pengukuran Pertanahan Lebih Terukur, Teratur, dan Pasti

Dalam proses sertipikasi tanah, sekarang masyarakat tak perlu lagi menebak-nebak kapan tanah akan diukur. Sejak ada layanan Pengukuran Terjadwal, masyarakat kini bisa mengetahui jadwal pasti sejak awal sehingga bisa menyesuaikannya dengan kegiatan sehari-hari. Kemudahan itu dirasakan Ratna S. Husain, warga Kota Ternate, saat mengurus pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Ternate. “Program…

Selengkapnya

Tidak Hanya Dapat Jadwal yang Pasti, Masyarakat Makin Rasakan Kecepatan Pengukuran Tanah

Kepastian jadwal dan kecepatan proses jadi manfaat yang dirasakan masyarakat saat pengukuran dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Bagi Tardi Obertin (56), warga Kota Bengkulu yang berprofesi sebagai wiraswasta, kepastian tersebut terlihat dari cepatnya tindak lanjut setelah ia mengajukan permohonan pengukuran di Kantor Pertanahan (Kantah). “Waktu saya ajukan pengukuran, hanya dalam hitungan beberapa jam petugasnya…

Selengkapnya