Halo #Sobatptpp, kami mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap segala bentuk upaya penipuan yang mengatasnamakan Dirjen PTPP.Mohon untuk tidak menanggapi pesan, panggilan, atau permintaan dari nomor WhatsApp/telepon yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Pastikan Anda selalu melakukan konfirmasi dan hanya merujuk pada sumber informasi…
🍀🌿 MENJAGA BERANDA TERDEPAN NKRI: TATA RUANG SEBAGAI INSTRUMEN KEDAULATAN WILAYAH 3T 🍀🌿 Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan sekadar wilayah biasa, melainkan beranda terdepan sekaligus benteng kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia! Di balik peran geopolitiknya yang sangat krusial, wilayah 3T masih dihadapkan pada tantangan struktural yang berlapis: mulai dari keterbatasan aksesibilitas, ketimpangan layanan…
Senin (12/10/2026). Pembahasan tersebut merupakan penyelarasan peran pemerintah dalam pelaksanaan Reforma Agraria pasca terbentuknya Badan Reforma Agraria Nasional sehingga perlu mematangkan pembagian peran agar mengantisipasi terjadinya tumpang-tindih sehingga pelaksanaan tugas lebih terarah. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN ini membahas mengenai penguatan tugas dan fungsi dari sejumlah Direktorat Jenderal terkait dalam rangka…
Saat ini, program tersebut telah memasuki Fase Pilot Project 3, sekaligus memperbanyak deretan Kantor Pertanahan yang siap menjalankan layanan terintegrasi secara optimal. Mau tahu apakah Kantor Pertanahan di wilayahmu termasuk salah satunya? Simak informasi selengkapnya melalui infografis berikut ya, Sob☝🏼
Implementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memasuki tahap ketiga pelaksanaan pilot project. Setelah diterapkan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini makin diperluas dengan tambahan 36 Kantah. “Di tahap tiga…
Proses DipermudahBangka Tengah – Kemudahan pengurusan sertipikat tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dirasakan langsung masyarakat, salah satunya oleh Sudarwan, Warga Desa Terentang Tiga, Bangka Tengah. Pengalaman pertama kalinya mengurus sertipikasi tanah meninggalkan kesan yang baik soal urusan pertanahan. “Perdana mengurus sertipikat. Alhamdulillah, tidak ada pungutan biaya, gratis. Proses pengukuran hingga penentuan batas…
Bagi Aldi, pekerja swasta di Kota Padang, mengurus urusan pertanahan perlu disiasati agar tidak mengganggu jam kerja. Sebagai pemohon yang biasa mengakses layanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Padang, ia sering memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku, terutama fitur Antrian Daring untuk merencanakan kedatangannya. “Dengan Antrian Daring, saya bisa mengatur waktu untuk datang ke Kantor Pertanahan. Jadi,…
Layanan Pengukuran Terjadwal kini telah diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di penjuru Indonesia. Layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran, yang pelaksanaannya sudah diuji coba sejak Juli 2025 lalu. “Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik…
Pemerintah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta pada Jumat (09/10/2026), ini melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan terkait Reforma Agraria, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)….
Rencana Tata Ruang yang dibahas meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Timur dan RTRW Kabupaten Rote Ndao. Baca selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id
