Day: October 29, 2026

Kadaster Lengkap jadi kunci integrasi informasi pertanahan dan tata ruang, yang akan memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi bidang tanah. Pesan tersebut disampaikan Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono, dalam Annual Scientific Forum and 2nd International Conference on Geospatial Data Science: Theory and Application 2026 di Semarang (26/10)….

Pemanfaatan teknologi Geo-AI dan Digital Twin membuka peluang untuk memperkuat pemantauan perubahan wilayah serta mendukung pengendalian dan penertiban tanah dan ruang yang lebih efektif dan berbasis data. Bagaimana pemanfaatan Geo-AI dan Digital Twin dapat mempercepat transformasi digital dalam pengendalian dan penertiban tanah dan ruang? Temukan jawabannya dalam Webinar Nasional PPTR Series Episode 243:Geo-AI dan Digital…

Mari bersama-sama membangkitkan semangat generasi muda untuk terus berkarya bagi negeri, serta melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui prestasi terbaik demi kemajuan bangsa. Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia 🇮🇩

Di era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan transformasi layanan pertanahan untuk lebih memberikan kepastian dalam waktu prosedur dan penyelesaian layanan. Perubahan dilakukan melalui layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari. “Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan…

Pembangunan kota-kota besar di Indonesia dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan ruang yang terhubung, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengajak masyarakat agar ikut berkolaborasi dalam pembangunan sekaligus mewujudkan Visi Kota 2045. Ajakan itu ia sampaikan saat menjadi…

Dengan pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berusaha memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare….

Kegiatan ini sekaligus mendukung implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, melalui penguatan tata kerja, kesiapan personel, dan koordinasi kegiatan pimpinan. Melalui sinergi pilar ini, RPN diharapkan memperkuat penerapan pedoman keprotokolan sekaligus membangun sistem komunikasi, koordinasi, dan pelayanan pimpinan yang lebih tangguh, terintegrasi, dan responsif.

Mari bersama-sama membangkitkan semangat generasi muda untuk terus berkarya bagi negeri, serta melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui prestasi terbaik demi kemajuan bangsa. Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia 🇮🇩

Tanah wakaf yang umumnya digunakan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, serta kegiatan sosial seringkali terabaikan proses legalisasi asetnya. Padahal, legalisasi aset itu penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar manfaat tanahnya dapat terus dirasakan oleh wakif maupun masyarakat. Percepatan legalisasi aset tanah wakaf inilah yang menjadi salah satu agenda prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan perluasan pendaftaran tanah melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025-2029. Dengan dukungan Bank Dunia, program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. “Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa…