Masyarakat mulai merasakan manfaat berupa kepastian dan ketepatan waktu pelayanan yang dihadirkan lewat layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang telah diuji coba di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) sejak 17 Agustus 2026 lalu. Layanan Perintis ini menerapkan tenggat waktu untuk proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan…
Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari resmi diluncurkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid pada 17 Agustus 2026. Memasuki minggu kedua pelaksanaannya, layanan ini sudah berjalan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) yang menjadi lokasi pilot project. Sehubungan dengan uji coba yang tengah berjalan, Direktur Jenderal Penetapan Hak…
Dalam proses peralihan hak atas tanah, ada beberapa tahapan dan empat simpul yang terlibat, mulai dari pembeli dan penjual, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), unit pemerintah daerah yang mengurusi bidang pendapatan daerah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Dengan adanya banyak pihak yang terlibat, terkadang muncul hambatan dan…
Pertemuan ini dilangsungkan sesaat setelah Pemkab menuntaskan penandatanganan Berita Acara (BA) Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, memaparkan urgensi pembaruan RTRW daerahnya yang saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Pembaruan regulasi ini dinilai sangat krusial untuk mengurai hambatan investasi dan mengakomodasi rencana…
Pertemuan strategis ini membahas sinkronisasi data Lahan Baku Sawah (LBS). Audiensi tersebut difokuskan untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan tata ruang, khususnya terkait pengembangan kawasan industri dan penyediaan hunian bersubsidi di Kabupaten Bekasi. Baca selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Bandung menyampaikan perlunya harmonisasi antara peta usulan LP2B pada LBS dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan ekonomi di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyesuaian ini diperlukan untuk memberikan kepastian tata ruang, sehingga proses perizinan berusaha dan laju investasi dapat berjalan lancar. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya daerah…
Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Prambanan, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini bertujuan mempercepat penyelarasan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri agar sejalan dengan kebijakan nasional dan dinamika riil di lapangan. Rapat koordinasi ini melibatkan perwakilan lintas sektor, di antaranya Pemerintah Provinsi Kepri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta…
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, serta Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Audiensi ini secara khusus membahas permohonan revisi terhadap dua Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah…
Mari bersama-sama berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga para korban diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan, serta para tim yang bertugas mengevakuasi diberikan keselamatan dan kemudahan. Aamiin
Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Pertemuan ini difokuskan untuk menyelaraskan isu strategis metropolitan, menyeimbangkan daya dukung lingkungan, serta mengintegrasikan aspek pengamanan sosial dan lingkungan (safeguard). Rapat ini dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Bappenas, serta pemerintah daerah…
