Halo #SahabatATRBPN di Kabupaten Pati, Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada sistem Pusat Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN pusat, kami informasikan bahwa pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada hari ini, Rabu, 23 September 2026 mengalami keterlambatan dan penundaan proses. Saat ini, Tim Pusdatin Kementerian ATR/BPN sedang melakukan penanganan dan pemulihan sistem secara…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menerima kunjungan kerja Tim Penilai Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Senin (21/9/2026). Kedatangan Tim Penilai Ombudsman disambut langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, beserta jajaran. Kegiatan penilaian dilaksanakan melalui serangkaian agenda, termasuk peninjauan area pelayanan masyarakat serta…
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, didampingi pejabat pengawas memimpin kegiatan verifikasi berkas dan koordinasi awal operator entry verifikasi dan validasi (verval) ATR/BPN, Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB bertempat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan proses entry, verifikasi, dan validasi data di lingkungan…
Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…
Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…
Kegiatan PELATARAN dilaksanakan pada Minggu, 20 September 2026 bertempat di kantor layanan setempat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Program ini merupakan sarana bagi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa kuasa untuk mengurus layanan pertanahan pada selain jam kerja. PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan…
Kegiatan PELATARAN dilaksanakan pada Sabtu, 19 September 2026 bertempat di kantor layanan setempat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Program ini merupakan sarana bagi masyarakat sebagai pemohon langsung tanpa kuasa untuk mengurus layanan pertanahan pada selain jam kerja. PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (22/09/2026). “RUU (Pengaturan Reforma Agraria) ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum…
Legalitas tanah menjadi pijakan bagi organisasi keagamaan di Gorontalo untuk mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan. Tanah yang telah digunakan untuk sekolah dan amal usaha Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato sejak 2010, kini bisa dikembangkan lebih optimal setelah memiliki sertipikat. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Saiful Hudodoo, menyebut sertipikasi tanah sebagai pendukung keberlanjutan amal usaha Muhammadiyah. “Ini…
Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria pada Senin (21/09/2026), telah diselesaikan dan disepakati untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berharap RUU tersebut dapat menjadi landasan yuridis penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. “Alhamdulillah, pembahasan RUU Pengaturan…
