Bantu teman? Baik.

Bantu keluarga? Wajar. Tapi kalau dilakukan dengan kewenangan jabatan, ceritanya bisa berbeda. Pelayanan publik harus berjalan adil, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Karena niat baik tetap harus sejalan dengan aturan, etika, dan integritas ya sob.

Selengkapnya

Kembangkan Potensi Lokal, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Dorong Pemberdayaan Masyarakat Desa Pohgading melalui Pengembangan Akses Reforma Agraria

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan Pengembangan Akses Reforma Agraria melalui Pendampingan di Desa Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jumat (28/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pemanfaatan potensi lokal serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha yang berbasis pada sumber daya wilayah. Pendampingan menghadirkan Praktisi UMKM, Ibu Dyah Puji Astuti, selaku pemilik usaha…

Selengkapnya

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah menerima dua penghargaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) atas capaian kinerja dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah tahun 2025

Penghargaan pertama diberikan sebagai Kantor Wilayah dengan Capaian Terbaik I dalam Jumlah Bidang Realisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2025. Sementara itu, penghargaan kedua diraih sebagai Kantor Wilayah dengan Penyelesaian Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Tercepat II Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung melalui Kepala Bagian Program dan Hukum Ditjen PTPP, Muh. Hatta, dan diterima…

Selengkapnya

Sidang Akhir GTRA Kabupaten Pati Tetapkan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Tahun 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati melaksanakan Sidang Akhir GTRA dan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Tahun 2026, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pati. Sidang akhir tersebut dihadiri oleh Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Winarto, serta…

Selengkapnya

Sertipikat Elektronik hadir dengan format yang lebih modern dan dilengkapi fitur keamanan untuk menjaga keaslian serta keutuhan data pertanahan.

Namun, tahukah #SobATRBPN apa saja informasi yang tercantum di dalamnya? Mulai dari identitas pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah, Tanda Tangan Elektronik dan QR Code yang mendukung verifikasi keaslian sertipikat, semuanya menjadi bagian penting dalam Sertipikat Elektronik. Yuk, simak infografis ini sampai selesai untuk mengenal lebih dekat isi Sertipikat Elektronik!

Selengkapnya

Halo, #SobATRBPN ๐Ÿ™Œ๐Ÿป

Ternyata, cara kita menerima dan menyaring informasi juga punya โ€œtingkat kematanganโ€, lho! ๐Ÿ˜‰ Semakin baik kita dalam memeriksa dan memverifikasi informasi, semakin kecil pula kemungkinan kita terjebak hoaks. Nah, kalau kamu sendiri, masih RAW atau sudah WELL DONE? ๐Ÿง Yuk, cek tingkat kematanganmu melalui infografis di atas! ๐Ÿ“ŠJangan lupa, selalu periksa sumber resmi sebelum mempercayai…

Selengkapnya

Serahkan Sertipikat Aset BMD dan BUMD Pemprov Kalsel, Wamen Ossy: Perkuat Kepastian Hukum Aset Daerah

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (02/09/2026). Sebagian sertipikat yang diserahkan mencakup dua bidang aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah…

Selengkapnya

Wamen Ossy Serahkan Sertipikat bagi MBR di Kalsel, Dukung Penyediaan Rumah Layak Huni Lewat Legalitas Tanah

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertipikat sebagai wujud kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Sertipikat tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), M. Rifqinizamy Karsayuda…

Selengkapnya

Pernah melihat peta tata ruang, kawasan perkotaan, hingga berbagai rencana pengembangan wilayah? Tapi, pernahkah terpikir siapa yang bekerja di balik proses tersebut?

Yuk, #SobatPusbinJF kita kenalan lebih dekat dengan Penata Ruang (JFPR)!๐Ÿ‘‹ Jabatan Fungsional Penata Ruang merupakan jabatan yang berperan dalam penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penataan ruang. Menariknya, JFPR sudah bersifat terbuka. Tidak hanya dari Kementerian ATR/BPN, ASN dari kementerian maupun instansi pemerintah lainnya juga memiliki peluang untuk berkarier sebagai JFPR melalui…

Selengkapnya

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai dengan target, ketentuan, serta rencana yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan melalui Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan akan melaksanakan Coaching Clinic Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan di daerah, sekaligus menjadi ruang untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan optimal. Melalui kegiatan coaching clinic ini, diharapkan terbangun koordinasi…

Selengkapnya