Dirjen PTPP, Arief Muliawan menjadi Narasumber dalam Kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan”.
Bertempat di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan menjadi Narasumber dalam Kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan”
Turut hadir dalam Kegiatan ini, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, Chair International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Board, Thomas Müller-Marqués Berger, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Prof. Akhsanul Khaq, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, Arief Muliawan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin dan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan, Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas
Dirjen PTPP, Arief Muliawan memaparkan implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pertanahan nasional khususnya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, khususnya dalam mendukung program strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Pembahasan mencakup pengelolaan risiko lingkungan dan sosial akibat alih fungsi lahan, pemanfaatan sistem informasi pertanahan dalam pengambilan keputusan, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perlindungan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa. Selain itu, diharapkan dapat dijelaskan bagaimana prinsip ESG diintegrasikan dalam kebijakan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat.
