Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat bergerak cepat mengurai simpul proyek penanggulangan bencana di wilayah Bekasi
Komitmen ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah untuk Pengendali Banjir Kali Bekasi yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Selatan, pada Kamis (21/5). Pertemuan tatap muka ini sengaja diakselerasi demi memastikan seluruh tahapan pembebasan lahan bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan tetap taat aturan.
Rapat koordinasi penting ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), Arief Muliawan, yang menekankan bahwa sinergi antar-instansi sudah tidak bisa ditunda lagi. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, menyampaikan bahwa mengingat proyek pengendali banjir Kali Bekasi ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan masyarakat luas, BPN Jabar memposisikan integrasi data serta penyamaan persepsi di tingkat pembuat kebijakan sebagai prioritas utama yang harus segera tuntas.
Rapat besar ini berhasil mempertemukan seluruh pemangku kepentingan kunci. Dari sisi regulator pertanahan dan infrastruktur, selain Ditjen PTPP Kementerian ATR/BPN, hadir pula tim teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinasi di lapangan juga diperkuat oleh kehadiran Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane dan Perum Jasa Tirta II untuk memastikan batasan wilayah kerja tata air tidak meleset.
Tak hanya urusan teknis, aspek legalitas dan pengawasan juga dikawal ketat sejak awal. Pertemuan ini turut melibatkan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus RI, Perwakilan BPKP Jawa Barat, hingga Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Kejaksaan Negeri setempat. Langkah pengawasan berlapis ini diambil agar proses pengadaan tanah bersih dari maladministrasi. Di sisi lain, dukungan penuh juga datang dari jajaran Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, hingga Kota Bekasi yang siap menjembatani komunikasi langsung dengan masyarakat di lapangan.
