kabarminatani.com

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati bersama Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan identifikasi indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong, pada Rabu (24/06/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi yang tergabung dalam Tim GTRA Kabupaten Pati, antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian (Dispertan), Dinas Ketahanan Pangan (Distapang),…

Kamis, (18/6/2026). Kegiatan ini diikuti oleh pegawai ATR/BPN, pemerintah daerah, akademisi, praktisi pertanahan, aparat penegak hukum, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Webinar ini menjadi ruang penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas dalam memahami kebijakan pengendalian serta penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah, khususnya pasca terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Kegiatan…

Rabu, (17/6/2026). Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi internal sekaligus penyamaan persepsi bagi jajaran ATR/BPN dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban tanah telantar di daerah. Untuk memperkaya pemahaman pelaksana, Ditjen PPTR menghadirkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk guna membahas mitigasi gugatan dalam implementasi PP Nomor 48 Tahun 2025 serta penanganan tanah yang…

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, (18/6/2026) dan bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan tata ruang daerah dengan peraturan perundang-undangan serta arah kebijakan pemerintah pusat. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut adalah percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan, memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, serta mengendalikan alih…

Rabu, (17/6/2026), dalam rangka pengawasan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khusus dan Daerah Istimewa serta pelaksanaan kebijakan pertanahan yang mendukung penyelenggaraan keistimewaan DIY. Ditjen PPTR diwakili oleh Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu (PHT, AFL, KWT), Andi Renald. Kegiatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, dan…

Melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dukungan Percepatan Program 3 Juta Rumah serta Surat Edaran Bersama (SEB) Pengintegrasian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota di Jakarta pada Jumat, (19/6/2026). Menteri Nusron hadir didampingi Dirjen PPTR Lampri, Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Dirjen SPPR Virgo Eresta Jaya, serta jajaran pejabat Kementerian…

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 18 Juni hingga 6 Juli 2026 ini berfokus pada tiga agenda utama, yaitu Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I, Tata Kelola pada Kas Bendahara Pengeluaran dan Rekonsiliasi Belanja Pegawai Evaluasi ini melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di tingkat Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, hingga Biro dan Pusat di lingkungan…

Pelaksanaan rapat tersebut berlangsung pada hari Rabu (17/6/2026) mulai pukul 10.00 WIB. Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Ditjen PTPP di Jalan H. Agus Salim No. 58, Jakarta Pusat, pertemuan ini juga memfasilitasi kehadiran peserta secara daring agar partisipasi tetap maksimal. Jajaran internal mulai dari Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga…

Pati – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan konsultasi penyusunan laporan perencanaan dan keuangan yang melibatkan pegawai Subbagian Tata Usaha bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Program Praktik Tata Laksana Pertanahan (PTLP). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (23/06/2026) pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Kegiatan konsultasi ini…

Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…