Category: Nasional

Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor pembahasan penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Selasa, (25/11/2025). Rapat ini digelar sebagai langkah percepatan penetapan revisi RTRW guna mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas wilayah, serta memperkuat kedaulatan dan…

Jakarta – Bagian Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan sosialisasi penguatan ekosistem anti penyuapan berbasis manajemen risiko dengan tema “Bersih, Transparan, Profesional: Membangun Budaya Antisuap dari Dalam” pada Selasa (25/11). Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan integritas dan kualitas tata kelola di dalam organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sekaligus menyelaraskan penerapan ISO 37001:2025…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas rencana tata ruang di Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, (20/11/25). Kegiatan ini merupakan upaya percepatan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang di daerah. Momentum ini penting untuk memastikan arah pembangunan wilayah berjalan selaras dengan…

Jakarta, – Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor untuk membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Rapat tersebut berlangsung pada Senin (24/11/2025) di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City. RDTR yang dibahas meliputi RDTR WP Perkotaan Kecamatan Camplong dan RDTR WP Perkotaan Kecamatan Sreseh di Kabupaten…

Jakarta – Mengawali bulan terakhir di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk fokus membahas langkah percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan hal itu jadi perhatian utama kementerian yang perlu disusun langkah luar biasa untuk penuntasan targetnya. “Untuk menyelesaikan masalah ini, ada…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Selaku inspektur upacara, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menyampaikan amanat dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh terkait peran ASN dalam mendorong perubahan birokrasi. “Saya…

Jakarta – Pengelolaan aset pertanahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi kunci untuk menjaga aset negara agar tetap aman dan produktif bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam sambutannya di Seminar “Harmonisasi Tata Kelola Pertanahan dan Kepatuhan Hukum…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong jajaran untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Jantung yang diadakan pada Jumat (28/11/2025), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. “Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas formal, melainkan bentuk nyata komitmen kita…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi memperkenalkan dan menerapkan Standardisasi Alur Loket Layanan Pertanahan, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi se-DKI Jakarta, Kamis (27/11/2025). Standardisasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian waktu dan transparansi proses layanan pertanahan. “Standardisasi alur loket ini bukan sekadar aturan, tetapi cara kita menjawab…

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengaplikasikan “Pengukuran Terjadwal” sebagai inovasi layanan pertanahan dalam aspek pengukuran. Sistem ini bertujuan untuk memberi kepastian waktu kapan suatu bidang akan diukur oleh petugas pengukuran. “Jika berkas sudah lengkap, masyarakat membayar PNBP, dan jadwal pengukuran disepakati, maka layanan harus berjalan sesuai waktu. Masyarakat tidak butuh…