Jakarta (20/4) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rapat paralel bersama Bank Dunia dan Project Management Unit Integrated Land and Administration and Spatial Planning Project (PMU ILASPP). Adapun salah satu tujuan dari kegiatan ini, yaitu mengawal progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi ILASPP yang didanai dengan skema Pinjaman dan Hibah…
Direktorat Jenderal Penataan Agraria melalui Direktorat Penatagunaan Tanah melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Neraca Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Pertanian Pangan di Provinsi Jawa Tengah (20-22/04/2026). Kegiatan diawali dengan koordinasi dan diskusi bersama Plt. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan…
PURWAKARTA – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan Simpang Susun (SS) Campaka di Ruas Tol Cikampek – Palimanan (Cipali) KM 77+800. Penegasan ini disampaikan dalam koordinasi intensif bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan pada Selasa,…
Banten – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten tentang Koordinasi dan Sinergitas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Banten, dilaksanakan Penandatanganan dilakukan oleh…
Jakarta- Ditjen PTPP gelar Kegiatan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) World Bank Implementation Support Mission 2026. Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan , Tensa Nurdiyani. Hadir pula dalam rapat ini Kasubdit Penyediaan dan…
Dalam upaya mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang berkualitas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Selasa (21/04/2026). Rapat koordinasi tersebut membahas dua dokumen perencanaan, yakni Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026–2046…
Tangerang Selatan – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Perayaan dan Ibadah Paskah Persekutuan Umat Kristiani Kementerian ATR/BPN pada Jumat (24/04/2026). Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum Paskah sebagai titik kebangkitan bersama, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Saudara-saudari sekalian, yang butuh Paskah,…
Palangkaraya – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meninjau langsung layanan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangkaraya pada Kamis (23/04/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan yang cepat dan nyaman. “Usahakan saat masyarakat/pemohon ke sini, kita hindari penumpukan. Jangan membuat masyarakat menunggu lama,…
Palangkaraya – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (23/04/2026), mengimbau pemerintah provinsi (Pemprov) untuk lebih aktif menyelesaikan masalah pertanahan. Langkah itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Kewenangan Bapak/Ibu Kepala…
Bangkinang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengapresiasi langkah Ustaz Abdul Somad yang berinisiatif mengalihmediakan sertipikat tanahnya dari analog menjadi elektronik. Menurutnya, Sertipikat Elektronik bisa lebih menjamin keamanan dan kemudahan urusan pertanahan di masa mendatang. “Kami harapkan pengelola pondok pesantren dan masyarakat lainnya dapat mengikuti langkah ini, beralih ke…
