Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait pembahasan persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2026–2046

Rapat tersebut membahas empat dokumen tata ruang, yaitu RTRW Kabupaten Muara Enim, RTRW Kabupaten Bungo, RDTR Kawasan Perkotaan Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung, dan RDTR Kawasan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam arahannya menekankan pentingnya penataan ruang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan…

Selengkapnya

Ditjen Tata Ruang Gelar Rapat Lintas Sektor Dorong Percepatan RTRW Kayong Utara, Payakumbuh dan KP Lasusua

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Selasa (20/05/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, kepala daerah, perwakilan legislatif, serta para pemangku kepentingan guna memastikan penyusunan dokumen…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar webinar bertema “Mewujudkan Peran Forum Penataan Ruang sebagai Platform Koordinasi Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ruang”

Acara ini digelar untuk memperkuat posisi Forum Penataan Ruang (FPR) sebagai wadah koordinasi lintas sektor demi mendukung pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPSDM Kementerian ATR/BPN, Indira P. Warpani, menegaskan bahwa penataan ruang merupakan instrumen vital dalam pembangunan nasional. Menurutnya, rencana tata ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi,…

Selengkapnya

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan untuk Rencana Pembangunan PLTS

Jakarta 29 Mei 2026- Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menghadiri Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan untuk Rencana Pembangunan PLTS 100 GWp di Kementerian ESDM. Bertempat di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage Lantai 2 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Dirjen EBTKE, Eniya Listiana. Hadir…

Selengkapnya

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kunci Sukses Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang kepada Pemerintah Daerah di Pulau Papua, bertempat di Jayapura, Papua (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tertib tata…

Selengkapnya

Beli Apartemen Tak Cukup Cuma SHMSRS, Cek Juga Hak atas Tanah Dasarnya

Jakarta – Keterbatasan tanah membuat hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun menjadi opsi untuk dimiliki masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Ketika ingin membeli unit apartemen, masyarakat diimbau jangan hanya memastikan keberadaan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), namun juga memahami status hak atas tanah yang menjadi alas hak bangunan tersebut. Undang-Undang (UU)…

Selengkapnya

Layanan ATR/BPN di Pelayanan Satu Pintu Kota Tangerang Permudah Urusan Pertanahan Masyarakat

Tangerang – Dengan konsep berbagai layanan tersedia dalam satu lokasi terintegrasi, kehadiran layanan pertanahan dan tata ruang di Mall Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan pemerintah. Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan loket informasi yang dimanfaatkan masyarakat untuk…

Selengkapnya

Semarak Iduladha 1447 H, Menteri Nusron Salurkan Hewan Kurban ke Pondok Pesantren Attaqwa

Kabupaten Bekasi – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, kembali menyerahkan hewan kurban dalam momentum perayaan Iduladha 1447 H kepada Pondok Pesantren Attaqwa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/06/2026). Penyerahan hewan kurban tersebut menjadi wujud kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat silaturahmi antara Kementerian ATR/BPN dengan masyarakat dan lingkungan pondok pesantren….

Selengkapnya

Mengenal Asas Kontradiktur Delimitasi, Kunci Kepastian Batas Bidang Tanah

Jakarta – Sengketa batas bidang tanah masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama ketika batas bidang tanah tidak ditentukan secara jelas sejak awal. Untuk mencegah permasalahan tersebut, proses pengukuran dan pendaftaran tanah perlu dilaksanakan dengan melibatkan para pihak yang berbatasan langsung, serta memperhatikan sejumlah prinsip penting dalam penetapan batas bidang tanah, salah satunya melalui penerapan…

Selengkapnya