Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan kegiatan rutin Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran Pejabat Pengawas, ASN, PPNPN, ASK, serta siswa/mahasiswa magang. Apel pagi ini berlangsung dengan penuh semangat di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Pati pada Selasa, 5 Agustus 2025 dan dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Nur Sa’diyah sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, beliau…
Jakarta – Hak Tanggungan (HT) adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu. Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas dan menjadikan layanan pertanahan yang banyak diakses masyarakat. Untuk semakin menyebarluaskan informasi soal layanan HT,…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus berupaya memberikan pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bulan Juli 2025, Kantor Pertanahan Kabupaten Pati meraih nilai nyaris sempurna: IKM sebesar 92,75% dan IPK sebesar 93,03%, dengan predikat “Sangat Baik (A)”. Sebanyak 77 responden dari berbagai latar belakang…
Sudah memberikan tanah kepada anak atau keluarga, tapi belum ubah nama di sertipikat? Hati-hati ya ! Tanpa proses peralihan hak secara resmi di BPN, hibah Anda belum tercatat sebagai pemilik yang sah menurut hukum.Peralihan hak sertipikat karena hibah harus dilakukan melalui prosedur resmi agar penerima hibah memperoleh perlindungan hukum atas tanah tersebut.Berikut tahapan pengurusannya:1. Pembuatan…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati turut menghadiri kegiatan Evaluasi Kinerja yang digelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas layanan pertanahan di wilayah Jawa Tengah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pejabat Pengawas. Evaluasi yang…
Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kembali menggelar briefing rutin bagi petugas loket dan satpam, Senin (4/8/2025). Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Briefing dipimpin oleh Manager Loket, Akhirudin Subkhi, yang menekankan pentingnya kedisiplinan, keramahan, dan ketepatan prosedur dalam melayani masyarakat. Dalam suasana yang penuh kekompakan, kegiatan…
Bali – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, diundang menjadi pembicara kunci dalam Kuliah Umum yang diselenggarakan Universitas Mahendradatta, di Bali, Sabtu (02/08/2025). Di hadapan mahasiswa yang mengikuti kelas ini, ia menjelaskan pentingnya Reforma Agraria sebagai instrumen utama dalam pengelolaan tanah yang adil di Indonesia. “Melalui Reforma…
Pati, 3 Agustus 2025 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengadakan Giat PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah. Pelayanan ini tersedia setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Dengan adanya Giat PELATARAN, masyarakat Kabupaten Pati kini dapat mengurus sertipikat tanah tanpa harus menunggu hari…
Banjarbaru – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN. Saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan, Kamis (31/07/2025), ia menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang sangat bergantung pada dukungan dan kesiapan daerah. “Kami memiliki empat produk…
Banjarbaru – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat di Kalimantan Selatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat….
