admin 2

Percepat Sertipikasi, Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-Sulsel Ringankan BPHTB bagi Masyarakat

Makassar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi pendaftaran tanah pertama kali melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang…

Selengkapnya

Percepat Penyelesaian Persoalan Tanah dan Ruang, Menteri Nusron Adakan Rakor dengan Kepala Daerah Se-Sulsel

Makassar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (13/11/2025). Rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasionalnya ke berbagai provinsi. Tujuannya, untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan…

Selengkapnya

Bimtek KKPR se-Pulau Sumatra : Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Layanan KKPR yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Batam – Dalam rangka mendukung percepatan investasi melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha di daerah serta sebagai upaya untuk menjaga kualitas produk KKPR yang terbit, Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Layanan Pelaksanaan KKPR di Pulau Sumatera pada Kamis (23/10/2025)….

Selengkapnya

Ditjen Tata Ruang Targetkan Revisi PP Penyelenggaraan Penataan Ruang Rampung Pada 2025

Jakarta, — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar rapat pembahasan muatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Kamis (24/10), bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati menjelaskan bahwa revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21…

Selengkapnya

Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) : Dorong Optimalisasi Kinerja dan Akuntabilitas Pelayanan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) menegaskan komitmen untuk menuntaskan seluruh tunggakan layanan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebelum akhir tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN DIY yang dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja di Kantor…

Selengkapnya

Ditjen PTPP Melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Laksanakan Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Banten

Supervisi Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Banten, Wujudkan Data Nilai Tanah yang Akurat Jakarta, 3 November s/d 8 November 2025 – Direktorat Jenderal PTPP melalui Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan mengadakan supervisi pengelolaan data ILASPP pada kegiatan pembuatan…

Selengkapnya

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah : Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim 2 Untuk Memperkuat Program Strategis di DKI Jakarta

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan secara hybrid pada hari Kamis sampai dengan Jumat (6-7 Oktober 2025) di Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Kegiatan Pembinaan dipimpin langsung oleh Direktur…

Selengkapnya

Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Papua Tahun 2025

Direktur Jenderal Penataan Agraria menghadiri secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Papua Tahun 2025 yang bertema “Penataan Tanah Adat Ulayat dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Rangka Penyelesaian Konflik dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” yang dilaksanakan di Hotel Suni Abipura, pada Senin (03/11/2025). Rakor Awal GTRA Provinsi Papua 2025 ini dihadiri…

Selengkapnya

Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari mengadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 secara daring, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, pada Rabu (06/11/2025). Rakor Akhir GTRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini dihadiri secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN…

Selengkapnya

Monitoring & Evaluasi Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2025

Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2025, pada Rabu (05/11/2025). Pertemuan ini merupakan kesempatan perdana Direktur Jenderal Penataan Agraria memimpin rapat setelah dikukuhkan sebagai pejabat definitif dan bertemu seluruh jajaran sekaligus mewujudkan visi misi bersama di Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Rapat ini merupakan agenda evaluasi tahunan untuk…

Selengkapnya