Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Pemerintah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dan dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut proses hukum yang telah berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kehadiran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan serta koordinasi antarinstansi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian…

Semarang, 10 Juni 2026 – Kantor Pertanahan Kabupaten Pati menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Tanah Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (10/06/2026). Mengusung tema “Kolaborasi Terintegrasi Melalui Akses Reforma Agraria dalam Rangka Percepatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat”, kegiatan ini…

Pati, 10 Juni 2026 – Menindaklanjuti surat dari Pelaksana Harian (Plh.) Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Mei 2026 perihal Pengangkatan Sita Perkara, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Rr. Diah Pratiwi Kusumaningrum, beserta staf menghadiri kegiatan pengangkatan sita perkara yang dilaksanakan pada Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut bertempat di Kantor Kepala…

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 dan diikuti oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah, Koordinator Kelompok Substansi Landreform dan Pemberdayaan, Field Staff dari satuan kerja pelaksana program Akses Reforma Agraria, serta perwakilan OPD Terkait dan Perbankan. Dalam laporannya, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan…

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mengikuti kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut secara daring. Pada kesempatan tersebut, enam pegawai dari lingkungan BPN Jawa Tengah turut dilantik, terdiri atas pegawai yang bertugas di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Kudus, Kebumen, dan Banyumas. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala…

JAKARTA – Demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan yang lebih optimal, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN baru saja menggelar Rapat Internalisasi Pembangunan Zona Integritas pada Kamis (11/6) lalu. Acara ini digelar secara hybrid agar pesertanya bisa bergabung dengan fleksibel. Sebagian hadir langsung bertatap muka di Ruang Rapat 201…

Sleman – Menentukan program studi (prodi) menjadi salah satu keputusan penting bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, tidak sedikit yang masih merasa bingung karena belum memahami bidang yang ingin ditekuni maupun prospek karier yang dapat diraih setelah lulus. Bagi siswa yang memiliki minat dalam bidang agraria/pertanahan, dan tata ruang, Politeknik Agraria…

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 243 sertipikat tanah wakaf dari berbagai wilayah di Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/06/2026). Program yang terlaksana melalui kerja sama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Provinsi Jawa…

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan tausiyah dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 H dan Penyerahan Sertipikat Tanah Wakaf yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (16/06/2026). Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum…

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan mengusulkan penerapan One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ia menilai, konsep tersebut penting untuk memperkuat kepastian penguasaan tanah, mengatasi tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mendukung harmonisasi antara sektor…