admin 2

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Ruang Rapat Bromo, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta

Pertemuan strategis ini membahas sinkronisasi data Lahan Baku Sawah (LBS). Audiensi tersebut difokuskan untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan tata ruang, khususnya terkait pengembangan kawasan industri dan penyediaan hunian bersubsidi di Kabupaten Bekasi. Baca selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam rangka audiensi dengan beberapa pembahasan, di antaranya terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Bandung, serta penyesuaian tata ruang guna mengakomodasi perizinan investasi di Kabupaten Bandung. Audiensi ini berlangsung di Ruang Rapat Bromo, Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Bandung menyampaikan perlunya harmonisasi antara peta usulan LP2B pada LBS dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan ekonomi di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyesuaian ini diperlukan untuk memberikan kepastian tata ruang, sehingga proses perizinan berusaha dan laju investasi dapat berjalan lancar. Langkah tersebut juga sejalan dengan upaya daerah…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Konsultasi Strategis bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)

Pertemuan krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Prambanan, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini bertujuan mempercepat penyelarasan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri agar sejalan dengan kebijakan nasional dan dinamika riil di lapangan. Rapat koordinasi ini melibatkan perwakilan lintas sektor, di antaranya Pemerintah Provinsi Kepri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima audiensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, serta Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten. Audiensi ini secara khusus membahas permohonan revisi terhadap dua Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat koordinasi lintas sektor

Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Pertemuan ini difokuskan untuk menyelaraskan isu strategis metropolitan, menyeimbangkan daya dukung lingkungan, serta mengintegrasikan aspek pengamanan sosial dan lingkungan (safeguard). Rapat ini dihadiri oleh jajaran Kementerian ATR/BPN, Bappenas, serta pemerintah daerah…

Selengkapnya

Sekjen ATR/BPN Jelaskan Tiga Transformasi untuk Percepat Layanan Pertanahan kepada Masyarakat

Dalam konferensi pers yang berlangsung di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta pada Rabu (26/08/2026), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menjelaskan terkait tiga transformasi layanan pertanahan yang baru diluncurkan, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Transformasi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Kejar Sertipikasi 11 Juta Rumah MBR hingga 2029

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat. “Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta. Lalu, itu akan kita targetkan di…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penilaian perwujudan RTR tingkat pusat untuk meningkatkan pemahaman, menjaring masukan dan isu kewilayahan, serta mengonfirmasi data dan informasi lintas sektor. Dalam keynote speech, Sekretaris Ditjen PPTR, Tensa Nurdiyani, menekankan bahwa Penilaian Perwujudan RTR berperan sebagai sarana check and balance untuk memastikan pembangunan konsisten dengan rencana tata ruang, menjadi dasar peninjauan…

Selengkapnya

Halo Sobat ATR/BPN, kamu tau gak? Korupsi itu gak selalu soal amplop dan uang tunai, kadang celahnya justru muncul dari sistem yang masih manual dan gampang “dimainkan” 👀

Nah, gimana caranya transformasi digital bisa jadi tameng buat menutup celah itu? Yuk cari tahu bareng di: 🔴 WEBINAR NASIONAL Eps. 235“Layanan Digital, Integritas Maksimal: Menutup Celah Korupsi melalui Transformasi Digital” 🗓️ Kamis, 27 Agustus 2026⏰ 09.00 WIB – Selesai📍 Live via YouTube BPSDM ATR/BPN & Zoom (link tersedia di LMS BPSDM) 🔗 Pendaftaran: ppsdm.atrbpn.go.id🔑…

Selengkapnya