admin 2

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan pembahasan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Kegiatan ini berlangsung secara luring dan daring pada 4 Agustus 2026 di Hotel The Orient Jakarta dan menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan kebijakan penataan ruang yang adaptif terhadap tantangan pembangunan dan perubahan iklim. Membuka kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menegaskan bahwa Perpres Kawasan…

Selengkapnya

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan rumusan revisi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek-Punjur. Pembahasan langkah strategis ini dilakukan melalui rapat Ekspose RTR KSN Jabodetabek-Punjur yang diselenggarakan di Ruang Rapat Prambanan

Memasuki bulan kelima, Raka Whisnu Suryandaru, Climate Change Expert sekaligus tim ahli dalam proyek strategis ini memaparkan enam pilar utama rencana tata ruang kawasan megapolitan tersebut. Keenam pilar itu mencakup transformasi tata ruang yang polisentris, reposisi ekonomi global, resiliensi terhadap perubahan iklim, integrasi transportasi massal, integrasi hunian dan infrastruktur, serta inklusivitas sosial. Perubahan paradigma mendasar…

Selengkapnya

Halo #SobATRBPN, Dalam konferensi pers yang berlangsung di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menjelaskan terkait tiga transformasi layanan pertanahan yang baru diluncurkan, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Transformasi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengingat sekitar 80% tugas dan fungsi ATR/BPN adalah pelayanan kepada masyarakat. Berita selengkapnya, kunjungi:https://www.atrbpn.go.id/berita/sekjen-atrbpn-jelaskan-tiga-transformasi-untuk-percepat-layanan-pertanahan-kepada-masyarakat

Selengkapnya

Urus Keperluan Pertanahan, Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Akses Informasi dan Layanan

Aplikasi Sentuh Tanahku menjadi salah satu sarana digital yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan layanan pertanahan tanpa harus selalu datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). Rido Oktavianto (26), warga dari Jakarta Pusat, mengaku telah menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku saat mengurus keperluan pertanahan. “Saya sering pakai juga Sentuh Tanahku kalau lagi urus tanah,” ujar Rido…

Selengkapnya

Balik Nama Sertipikat Selesai Lebih Cepat, Masyarakat Rasakan Kepastian Layanan PERINTIS 10 Hari

Layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari memberikan pengalaman lain bagi masyarakat dalam proses balik nama sertipikat. Puspasari Dewi menjadi salah satu dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat layanan tersebut. Sertipikat hasil proses jual beli yang diurusnya selesai pada hari kerja ke-9 di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang Selatan. “Alhamdulillah hari ini bersyukur, senang banget….

Selengkapnya

Layanan PERINTIS 10 Hari Beri Kepastian Waktu dan Kemudahan dalam Proses Balik Nama Sertipikat

Masyarakat mulai merasakan manfaat berupa kepastian dan ketepatan waktu pelayanan yang dihadirkan lewat layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari yang telah diuji coba di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) sejak 17 Agustus 2026 lalu. Layanan Perintis ini menerapkan tenggat waktu untuk proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan…

Selengkapnya

Uji Coba di 17 Kantah, Dirjen PHPT Ajak Masyarakat Ikut Menyempurnakan Layanan Peralihan Hak 10 Hari

Peralihan Hak Terintegrasi dengan target penyelesaian maksimal 10 hari resmi diluncurkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid pada 17 Agustus 2026. Memasuki minggu kedua pelaksanaannya, layanan ini sudah berjalan di 17 Kantor Pertanahan (Kantah) yang menjadi lokasi pilot project. Sehubungan dengan uji coba yang tengah berjalan, Direktur Jenderal Penetapan Hak…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Selaraskan Empat Simpul untuk Wujudkan Peralihan Hak Terintegrasi dengan Target Penyelesaian 10 Hari

Dalam proses peralihan hak atas tanah, ada beberapa tahapan dan empat simpul yang terlibat, mulai dari pembeli dan penjual, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), unit pemerintah daerah yang mengurusi bidang pendapatan daerah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan (Kantah). Dengan adanya banyak pihak yang terlibat, terkadang muncul hambatan dan…

Selengkapnya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara terus mengakselerasi penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Komitmen ini ditunjukkan melalui audiensi antara Bupati Halmahera Utara dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Jakarta

Pertemuan ini dilangsungkan sesaat setelah Pemkab menuntaskan penandatanganan Berita Acara (BA) Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, memaparkan urgensi pembaruan RTRW daerahnya yang saat ini masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012. Pembaruan regulasi ini dinilai sangat krusial untuk mengurai hambatan investasi dan mengakomodasi rencana…

Selengkapnya