Year: 2026

​Jakarta – Demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana Asta Cita Presiden Prabowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sedikitnya tiga kebijakan. Ketiga kebijakan tersebut meliputi aturan Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). “Kami berkomitmen penuh untuk mendukung swasembada…

Jakarta — Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka kesempatan bagi talenta profesional untuk bergabung sebagai Konsultan Perorangan Bidang Layanan dan Bantuan Hukum. Rekrutmen ini ditujukan untuk mengisi dua posisi yang akan berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas strategis kementerian, khususnya di bidang layanan dan…

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, beserta jajaran Direktorat Jenderal Penataan Agraria mengikuti Halalbihalal yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Senin (30/03/2026). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan pasca perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN dan dihadiri langsung…

Banyumas – Di tengah suasana libur Lebaran, layanan pertanahan terbatas yang tetap dibuka Kantor Pertanahan (Kantah) dimanfaatkan masyarakat untuk mencari kejelasan atas persoalan tanah yang dihadapi. Masyarakat yang datang ke Kantah kabupaten Banyumas mengaku terbantu karena tetap bisa memperoleh informasi yang jelas dan terarah, bahkan saat sebagian besar layanan publik libur. Salah satunya disampaikan oleh…

Jakarta – Di tengah momen mudik Lebaran, masyarakat tetap bisa memantau proses pengurusan tanah tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat memastikan proses pemberkasan layanan pertanahan hanya dari genggaman tangan, kapan saja dan di mana saja. Kemudahan dari layanan publik yang terus berkembang ke ranah digital ini masih belum…

Jakarta – Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di berbagai wilayah Indonesia. Pada Maret 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi. Langkah itu ditindaklanjuti agar semakin progresif dengan target penyusunan peta luasan LSD di 17 provinsi…

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Selasa (31/03/2026). Menteri Nusron mengungkapkan rasa optimisnya…

ombang – Di tengah suasana libur Nyepi dan Idulfitri yang cukup panjang, masyarakat masih bisa mendapatkan layanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, seperti halnya di Kabupaten Jombang. Kantah Kabupaten Jombang membuka layanan pertanahan terbatas pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pada pukul 09.00-12.00 WIB. “Pelayanan terbatas…

Indramayu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka pelayanan bagi masyarakat selama libur panjang Idulfitri 2026. Kantor Pertanahan (Kantah) seperti di Kabupaten Indramayu, menghadirkan layanan terbatas untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pemudik yang baru memiliki waktu mengurus administrasi pertanahan saat pulang kampung di momen libur Lebaran. “Pada dasarnya kita tetap hadir…

akarta – Menjaga batas tanah menjadi langkah penting untuk melindungi hak kepemilikan sekaligus mencegah potensi konflik antartetangga. Masyarakat, khususnya yang sedang mudik untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman, diimbau untuk memastikan batas tanahnya terlihat jelas dan terpasang kokoh agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sosial di kemudian hari. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol…