Year: 2026

PELATARAN ini merupakan bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, kegiatan ini juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan kepuasan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan. Dengan adanya PELATARAN, Kementerian Agraria dan…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak jajaran Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Aceh mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Ajakan tersebut ia sampaikan saat bersilaturahmi dengan perwakilan PWNU dan PCNU se-Aceh, di Banda Aceh pada Jumat (24/07/2026). “Saya mohon kalau berkenan, Bapak/Ibu sekalian kita lakukan…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa transformasi layanan pertanahan yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN harus berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh, Jumat (24/07/2026), ia meminta jajaran di sana untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan melalui sistem yang lebih cepat, transparan, dan mampu…

Mari bersama lindungi hak-hak anak Indonesia demi terwujudnya generasi emas yang gemilang. Raihlah cita-citamu dan jangan pernah takut untuk mewujudkannya. “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Lampung melalui sembilan program kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang lebih responsif sekaligus mendukung pembangunan daerah. “Kementerian ATR/BPN ingin berubah, kami ingin jadi mitra…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sertipikat tanah wakaf untuk Masjid Salman Alfarisi di Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (23/07/2026). Bersamaan dengan itu, Menteri Nusron juga menyerahkan bantuan tahap awal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pembangunan masjid yang terkena dampak bencana hidrometeorologi pada 2025 silam. “Tadi ketika menyerahkan…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi 4.159 kepala keluarga korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang telah rampung. Dengan selesainya penyiapan lahan, Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Huntap agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang layak. “Kami memastikan tanah di Aceh Tamiang…

Sebanyak 2.000 sertipikat tanah masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang harus dipulihkan setelah hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan seluruh proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut rampung pada akhir Desember 2026. “Tahap selanjutnya adalah penerbitan sertipikat pengganti. Di Aceh Tamiang jumlah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera 2025, Kamis (23/07/2026). Ia melihat langsung kondisi terkini gedung dan fasilitas yang sebelumnya tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan akibat bencana. “Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa aktif lagi di sini. Waktu itu…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pengadministrasian dan pendaftaran 10 tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut merupakan bagian dari program Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2026, yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi tanah ulayat dari potensi pengambilalihan sepihak…