Year: 2026

Pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk. Layanan ini umumnya diajukan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan sebagian tanah, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lain yang mengharuskan suatu bidang tanah memiliki sertipikat terpisah atau tersendiri. Dalam layanan pertanahan, pemisahan bidang tanah dilakukan tanpa menghapus…

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola…

Masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertipikat tanah dengan alas hak lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. “Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian…

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyerahkan 499 Sertipikat Hak Pakai dengan total nilai mencapai Rp22,25 triliun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu (24/06/2026). Wamen Ossy menyebut sertipikasi tanah ini adalah bentuk penguatan kepastian hukum yang diberikan kepada pemerintah daerah. “Hari ini kita menyerahkan…

Senior Land Administration Specialist Bank Dunia, Willem van der Muur, menjelaskan bahwa kedudukan ONLB di Thailand cukup kompleks, sehingga membutuhkan learning exchange dengan negara yang memiliki persoalan serupa. Dalam kegiatan ini, Ditjen SPPR bersama ONLB Thailand bertukar pengalaman mengenai kebijakan, implementasi, capaian, tantangan, dan praktik terbaik yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan pertanahan, tata ruang,…

Adapun penandatanganan mencakup Adendum Penambahan Kapasitas Penyedia Kontrak Payung Batch Pertama serta Kontrak Payung Batch Kedua pada Kegiatan Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah PTSL Terintegrasi ILASPP. Sekretaris Direktorat Jenderal SPPR, Yoga Suwarna, menjelaskan bahwa penandatanganan dilaksanakan dalam upaya menyerap kebutuhan PTSL Terintegrasi. “Kapasitas pengukuran penyedia kontrak payung batch pertama mencakup 747.000 Ha, sedangkan batch…

Penandatanganan RoD ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan kadaster tiga dimensi berbasis digital twin sebagai bagian dari transformasi digital sektor pertanahan dan pembangunan kota cerdas yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, kedua negara berkomitmen mendorong inovasi dalam pengelolaan pertanahan dan informasi geospasial melalui pengembangan model kadaster 3D,…

Bertempat di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Arief Muliawan menjadi Narasumber dalam Kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Tema “Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan” Turut hadir…

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri. Turut hadir dalam rapat ini Kepala Bagian Program dan Hukum, Muh. Hatta; Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Wilayah II, Rose Rostisa Dewi; Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum, dan Hubungan…

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Ditjen PTPP ini berfokus pada langkah strategis penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran. Rapat ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PTPP, Arief Muliawan, bersama Direktur BPPT, M. Unu Ibnudin. Turut hadir dalam pertemuan ini jajaran pimpinan wilayah, di antaranya Kepala Kantor Pertanahan…