Year: 2026

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyelenggarakan Webinar Nasional Episode 221 dengan tema “Sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang Kerugian Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)”, pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 09.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan secara…

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya kapasitas pegawai sebagai pemberi keterangan ahli, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan audiensi bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rabu (20/05/2026), di Aula Gedung Kelas Badiklat PKN…

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 menjadi salah satu upaya strategis dalam mencetak pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pelatihan ini, peserta didorong untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, memperkuat kemampuan manajerial, serta membangun pola pikir inovatif dalam menghadapi dinamika organisasi dan tantangan birokrasi yang terus berkembang….

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Ir. M. Shafik Ananta Inuman, S.T., MUM., Direktur Penertiban Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah. Kepergian almarhum menjadi duka bagi keluarga besar Kementerian ATR/BPN, khususnya lingkungan Ditjen PPTR. Semasa pengabdiannya, almarhum dikenal…

Audiensi ini menjadi langkah penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS) guna mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan investasi dan pembangunan daerah. Dirjen PPTR, Lampri, menegaskan bahwa target LP2B 87 persen merupakan bagian penting dari implementasi RPJMN 2025–2029 untuk mendukung…

Mamuju – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Menurutnya, penyelesaian persoalan pertanahan ini membutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Jadi saya pikir GTRA…

Sengketa tanah bisa bermula karena hal yang tampak sepele, seperti tidak adanya batas tanah yang jelas. Keadaan itu bisa sewaktu-waktu berkembang menjadi perselisihan atau bahkan konflik antartetangga yang berujung pada proses hukum. Untuk mencegah konflik dan menjaga keamanan tanah, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu memasang patok tanda batas tanah. Nyatanya, langkah…

Pada Hari Kamis, 21 Mei 2026 di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, bersama Tim JICA Land Lab dan para pemangku kepentingan terkait. Rapat dipimpin oleh Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi, serta dimoderatori oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, Reza Firdaus. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu Tim Expert JICA…

Proses jual beli tanah tidak berhenti pada tahap kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilanjutkan dengan transaksi pembayaran atas tanah. Baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Masyarakat perlu memastikan status tanah jelas sejak awal, termasuk keabsahan dokumen dan pastikan tidak…

Hai #SobatPPTR, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN menggelar FGD lintas sektor untuk membahas pemberian insentif dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah, dengan fokus awal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung target nasional, yaitu minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Melalui sinergi berbagai kementerian/lembaga,…