Percepat Pendaftaran Tanah, 132 Kab/Kota di 26 Provinsi Telah Memberikan Pengurangan/Pembebasan BPHTB

Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Percepatan tersebut bisa tercapai berkat dukungan dari pemerintah daerah yang telah menetapkan kebijakan pengurangan maupun pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengatakan dukungan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat saat melakukan…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Lebih dari 58.000 kasus pertanahan tercatat masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus di antaranya telah berhasil diselesaikan. “Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai…

Selengkapnya

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang. Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat…

Selengkapnya

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna…

Selengkapnya