Day: October 26, 2026

Sertipikat Elektronik merupakan salah satu wujud transformasi layanan pertanahan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, menjelaskan bahwa sejak penerapan yang dimulai pada 4 Desember 2023, sudah ada jutaan Sertipikat Elektronik yang diterbitkan dan akan terus bertambah. “Kami mencatat terdapat hampir 10…

Dalam rapat tersebut, Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi Martono, mewakili Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kepastian lokasi dan hukum pertanahan dalam mendukung penataan lahan perkebunan kelapa sawit, baik milik masyarakat maupun yang dikuasai negara. Karena itu, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan penyelesaian persoalan pertanahan dalam pelaksanaan PSN. Kementerian ATR/BPN mendukung upaya tersebut…

Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…

Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi publik “Problem Pengaturan dan Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” di Universitas Islam Indonesia (UII) pada Kamis, (15/10/2026), yang menghadirkan rof. Moh. Mahfud MD, Plh. Dirjen PPTR Dwi Budi Martono, perwakilan KADIN Aking Saputra, dan akademisi UGM Rikardo Simarmata. Plh. Dirjen PPTR, Dwi Budi…

Konsep pemanfaatan fitu Live TikTok tersebut jadi salah satu bahasan yang dipaparkan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, saat menghadiri Forum Government Public Relation (GPR) Kementerian yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Program MasNya ATR/BPN mulai dirilis pada 1 Oktober 2026. Program ini membuka ruang…

Rapat koordinasi teknis ini dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, beserta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Penataan Agraria menyampaikan pentingnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan tetap berpedoman secara ketat pada peraturan perundang-undangan. Selain aspek redistribusi lahan, Direktur Jenderal Penataan Agraria…

Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai. Berita selengkapnya, kunjungi:www.atrbpn.go.id

Pada momentum ini, mari bersama mendukung dan berkomitmen mewujudkan perdamaian di atas perbedaan, serta berkontribusi dalam membangun budaya damai yang mendunia. “Better Together: 80 years and beyond for peace, development, and human rights”

“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat membuka Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026, di Jakarta pada Kamis (22/10/2026). Berita selengkapnya, kunjungi:www.atrbpn.go.id