Month: September 2026

Rapat Dengar Pendapat ini membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta pembahasan mengenai program-program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. Pada kesempatan ini Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN tahun 2027 untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Di mana untuk pengalokasian anggaran…

Terima kasih atas komitmen, integritas, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung penyelenggaraan Penataan Agraria serta pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian yang tulus menjadi inspirasi dan bagian penting dari perjalanan pembangunan agraria di Sumatera Selatan. Selamat memasuki masa purna tugas. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan yang baru.

Terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi yang telah Bapak berikan selama menjalankan tugas dan pengabdian di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Semoga setiap langkah selanjutnya membawa kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan Terima kasih atas segala keteladanan dan kenangan yang telah Bapak tinggalkan Selamat menikmati masa purna tugas Bapak Sehat dan bahagia selalu bersama…

Tenang, Minaru sudah rangkum perbedaannya buat kamu! Meskipun sama-sama berkaitan dengan pembagian bidang tanah, keduanya memiliki mekanisme dan tujuan hukum yang berbeda, loh! Simak selengkapnya pada infografis berikut ya, Sob☝🏼

Kementerian ATR/BPN segera membuka lowongan Program Magang Nasional dari Maganghub pada Pendaftaran Batch 2. Kesempatan emas untuk belajar langsung dan berkontribusi nyata bersama kami! Yuk, simak informasi selengkapnya pada infografis berikut ya, Sob☝🏼

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, mengajak jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. Ajakan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta pada…

Sudah membeli tanah, membayar lunas, dan menandatangani Akta Jual Beli (AJB) belum membuat nama pembeli tercatat sebagai pemegang hak pada sertipikat. Jika keadaan itu terjadi, bukti kepemilikan tanah pemilik baru masih belum kuat di mata hukum negara. Sebab, AJB hanya berfungsi sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli, sementara sertipikat merupakan tanda bukti hak…

ang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu Agung Darmawan. Rapat bersama Komisi II DPR RI kali ini turut diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kesempatan ini, Dalu Agung Darmawan hadir dengan didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (JM/FA)

Dalam proses jual beli tanah atau bangunan, terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli sebelum proses Peralihan Hak dilakukan. Pembeli perlu membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) perlu dibayarkan oleh penjual. Kedua pajak tersebut tidak dibayarkan kepada Kantor Pertanahan, melainkan ke instansi yang berwenang….

Kepastian jadwal pengukuran membantu masyarakat mengatur waktu dan menyiapkan kebutuhan yang diperlukan saat petugas ukur datang ke lokasi bidang. Manfaat tersebut dirasakan Sari (50), warga Petojo, Jakarta Pusat, yang saat ini tanahnya sedang dilakukan proses pengukuran dalam rangka sertipikasi tanahnya. “Pas pendaftaran minggu lalu habis dapat Surat Perintah Setor (SPS) dan dapat tanda terimanya, langsung…