Day: September 17, 2026

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kembali menghadirkan layanan yang mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat melalui Layanan Ketuk Pintu. Layanan tersebut dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam proses pengambilan sumpah terkait sertipikat yang hilang, Rabu (16/9/2026). Dalam pelaksanaannya, petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mendatangi kediaman Ibu Suparni, warga Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, untuk melaksanakan pengambilan sumpah…

Pada Rabu, 16 September 2026 petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan pelayanan dan konsultasi pertanahan kepada masyarakat yang berkunjung ke MPP Kabupaten Pati. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati terus memperluas penyebarluasan informasi mengenai transformasi layanan pertanahan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Talkshow Interaktif bersama Radio Suara Pati 87,6 FM, yang menghadirkan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Bayu Indarto, sebagai narasumber, Rabu (16/9/2026). Dalam talkshow yang dipandu oleh Host Karisa, Bayu Indarto berdiskusi mengenai…

Kegiatan strategis yang merupakan bagian dari Program Integrated Land Administration And Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2026 ini berlangsung selama empat hari, mulai dari hari Selasa hingga Jumat, tanggal 8 sampai dengan 11 September 2026, bertempat di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran internal Kementerian ATR/BPN yang mencakup perwakilan dari…

Bertempat di Ruang Rapat 201, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat, Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Asep Heri dan didampingi oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum, Toto Hernawo. Turut hadir dalam rapat ini, Perwakilan dari BPSDM Kementerian ATR/BPN dan para Pejabat Struktural di lingkungan Ditjen…

Upaya tersebut dibahas dalam coffee morning jajaran Ditjen PPTR pada Rabu (9/9/2026), yang menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah tindak lanjut atas kegiatan yang masih berjalan. Dirjen PPTR, Lampri, meminta seluruh jajaran bekerja bersama untuk mempercepat kegiatan yang masih dapat diselesaikan. Ia menegaskan, kewenangan strategis PPTR dalam mengatur dan mengendalikan tanah…

Capaian ini mendapat apresiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Rakor Penetapan LP2B di Surabaya, pada Jumat, (11/9/2026). Nusron didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri, serta jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti usulan LP2B yang telah ditandatangani sekda maupun kepala daerah untuk diintegrasikan ke dalam RTRW…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penetapan status penggunaan. Penyerahan aset dilakukan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta pada Selasa (15/09/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa aset yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan…

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu yang saat ini berkembang, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati setiap proses hukum yang tengah dilakukan. Ia pun berkomitmen mendukung penuh proses yang sedang berlangsung. “Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakan substansi dan memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab berbagai persoalan agraria. “Proses penyusunan ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kami sangat mengharapkan masukan, arahan, dan…