Day: August 13, 2026

Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Rr. Diah Pratiwi Kusumaningrum, memimpin rapat ekspose hasil peninjauan lapang terkait Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) terhadap HGB Nomor 00326/Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pada Selasa (11/8/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dan dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Rapat…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan apel pagi pada Selasa (11/8/2026) pukul 07.45 WIB bertempat di halaman kantor. Apel dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rr. Diah Pratiwi Kusumaningrum, dan diikuti oleh seluruh ASN, tenaga outsourcing, mahasiswa, serta siswi magang. Dalam amanatnya, Rr. Diah Pratiwi Kusumaningrum menyampaikan pentingnya kedisiplinan dalam menggunakan seragam sebagai bagian…

Terima kasih kepada para Veteran Republik Indonesia yang telah mengabdikan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Semangat juang, keberanian, pengorbanan, dan keteladanan para Veteran menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, serta memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia. Jasa dan pengorbananmu akan selalu menjadi bagian dari sejarah bangsa. “Veteran…

Dalam arahannya, Karsono menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian bersama agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, tepat waktu, dan memberikan hasil yang optimal. “Penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian kita bersama, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan…

Mengurus peralihan hak atas tanah tidak sebatas melengkapi dokumen persyaratan. Dalam prosesnya ada tahapan yang melibatkan beberapa pihak, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemerintah daerah (Pemda). Kondisi itu tak jarang membuat masyarakat menunggu tanpa mengetahui secara pasti kapan seluruh tahap Peralihan Hak akan selesai. Untuk memberikan kepastian waktu yang lebih jelas kepada masyarakat,…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas upaya penyelesaian konflik agraria dan Reforma Agraria, Selasa (11/08/2026). Saat ditemui awak media usai rakor berakhir, Menteri Nusron menjelaskan bahwa penyelesaian konflik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan status lahan karena…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan transformasi layanan pertanahan untuk menutup celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan mafia tanah. Upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan kebijakan percepatan waktu pelayanan yang juga didukung dengan pengintegrasian data pertanahan dan data pemerintah daerah. “Kami betul ingin transformasi pelayanan, memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Kalau datanya proper,…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diikuti oleh 40 jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN pada Selasa (11/08/2026). Baginya, seorang ASN harus terbentuk dan terbina menjadi insan yang bersemangat mempermudah urusan masyarakat. “Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyepakati pengintegrasi data Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Integrasi ini bertujuan agar Kantor Pertanahan (Kantah) dan pemerintah daerah menggunakan satu rujukan data yang sama dalam memberikan pelayanan bagi…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) terkait percepatan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah, Senin (10/08/2026), di Kemendagri, Jakarta. SEB tersebut menetapkan batas waktu verifikasi dan validasi BPHTB maksimal tiga…