Month: July 2026

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Nur Sa’diyah, mengikuti kegiatan Coaching Clinic Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Jenderal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa–Rabu, 14–15 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka…

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Winarto, dan dihadiri oleh jajaran pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta Admin Tekstual dan Spasial. Dalam rapat evaluasi ini, sejumlah agenda utama menjadi fokus pembahasan, di antaranya progres penyelesaian tunggakan pekerjaan rutin, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis…

Layanan yang diberikan meliputi konsultasi seputar pertanahan, informasi persyaratan layanan, prosedur pendaftaran tanah, peralihan hak, sertipikat elektronik, pengecekan berkas, serta berbagai informasi lainnya terkait pelayanan pertanahan. Kehadiran loket pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan pertanahan secara cepat, mudah, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan penjelasan dan pendampingan…

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melaksanakan Apel Pagi pada Selasa (14/07/2026) pukul 07.45 WIB di halaman Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga outsourcing, siswa/siswi, serta mahasiswa magang, dan dipimpin oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Didik Joko Saptono. Dalam amanatnya, Didik Joko Saptono menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tunggakan…

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan wujud nyata partisipasi seluruh masyarakat dalam membangun Indonesia. Setiap rupiah pajak yang dibayarkan menjadi fondasi bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai layanan publik yang dapat dinikmati bersama. Melalui momentum Hari Pajak Nasional, mari kita terus menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan semangat…

Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mengikuti Rapat Percepatan Persertipikatan Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diselenggarakan secara daring oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada Senin (13/07/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Pimpinan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati mulai pukul 08.30 WIB. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Launching Program dan Penyerahan Sertipikat…

Tidak perlu lagi khawatir menunggu antrean yang panjang. Kini, melalui Layanan Pengukuran Terjadwal, Anda dapat menentukan jadwal pengukuran tanah sesuai kebutuhan sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, tertib, dan nyaman. Dengan layanan ini, Anda juga dapat memilih jadwal pelaksanaan serta jenis petugas ukur saat mengajukan permohonan di loket. Semuanya dirancang untuk memberikan kepastian layanan dan…

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/07/2026). “Alhamdulillah, Kementerian…

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (15/07/2026). Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun…

Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat tidak bertujuan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara. Sebaliknya, pengadministrasian tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. “Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa…