Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat koordinasi percepatan penyediaan lahan bagi kegiatan operasi dan infrastruktur hulu migas guna mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Koordinasi Penyediaan Lahan Kegiatan Hulu Migas PT Pertamina (Persero) di Jakarta

Kamis, (25/06/2026), sebagai tindak lanjut pertemuan Menteri ATR/Kepala BPN dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada 10 Juni 2026 lalu. Senior Vice President Policy Advocacy and Government Alignment, PT Pertamina (Persero), Wianda Arindita Pusponegoro, mengatakan bahwa percepatan kegiatan hulu migas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Menurutnya, peningkatan produksi migas membutuhkan dukungan berbagai…

Selengkapnya

Ditjen PTPP melalui Direktorat KTPP Gelar Kegiatan Coaching Clinic Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 29 Juni 2026.

Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Trias Wiriahadi, Bertempat di Ruang Rapat 202, Kantor Ditjen PTPP, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, pegawai di lingkungan Direktorat KTPP, serta bidang/seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan dari masing-masing satuan kerja melalui daring. Kegiatan ini merupakan…

Selengkapnya

KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG REVISI UU PENATAAN RUANG GUNA JAWAB TANTANGAN PEMBANGUNAN MASA DEPAN

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan langkah strategis dalam merumuskan arah tata kelola ruang nasional. Upaya ini diwujudkan melalui seminar bertajuk “Pengembangan Ekonomi Hijau dalam Revisi Undang-Undang tentang Penataan Ruang” yang diselenggarakan di Tangerang Selatan, Kamis (25/6/2026). Fokus utama pada hari pertama kegiatan ini adalah mengupas urgensi…

Selengkapnya

Mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80

Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, keluarga besar Kementerian ATR/BPN Menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dedikasi serta pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, yang mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung,…

Selengkapnya

Pemerintah Terima Tanah untuk 3 Juta Rumah dari Lippo Cikarang, Menteri Nusron Komitmen Percepat Proses Hibah

Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang di kawasan Meikarta untuk mendukung program 3 Juta Rumah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan Kementerian ATR/BPN akan mempercepat proses hibah agar lahan tersebut bisa segera dimanfaatkan. Komitmen penghibahan lahan ditandai dengan penandatanganan dokumen yang berlangsung di…

Selengkapnya

Awalnya Ragu, Ini Cerita Warga Jakarta yang Akhirnya Urus Sertipikat Tanah Tanpa Calo

Siang itu suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur, yaitu Pusat Grosir Cililitan (PGC) terlihat cukup ramai. Di dalamnya ada fasilitas pemerintah yang disebut Mal PGC Pelayanan Publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan. Di antara antrean warga yang datang, Dian (43) tampak menunggu panggilan di loket pelayanan pertanahan. Dian mengantre layanan…

Selengkapnya

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah

Pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk. Layanan ini umumnya diajukan untuk berbagai keperluan, seperti penjualan sebagian tanah, hibah, pembagian harta bersama, maupun kebutuhan lain yang mengharuskan suatu bidang tanah memiliki sertipikat terpisah atau tersendiri. Dalam layanan pertanahan, pemisahan bidang tanah dilakukan tanpa menghapus…

Selengkapnya

Kementerian ATR/BPN Dukung Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan Lewat Sektor Pertanahan dan Tata Ruang

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola…

Selengkapnya

Terdapat Perbedaan Luas Antara Alas Hak Lama dan Sertipikat? Tak Perlu Khawatir, Ini Penjelasannya

Masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertipikat tanah dengan alas hak lama seperti Letter C, Letter D, girik, maupun petuk. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. “Yang penting dipahami masyarakat adalah kepastian pengukuran tanah terletak pada kepastian…

Selengkapnya