Month: April 2026

Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bertemu dengan perwakilan organisasi keagamaan Islam se-Nusa Tenggara Barat (NTB), di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026). Pada kesempatan itu, Menteri Nusron mengajak para pengurus organisasi tersebut untuk ikut berkontribusi mempercepat sertipikasi tanah wakaf. “Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak…

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyaksikan proses penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI dengan nilai Rp11.420.104.815.858 pada Jumat (10/04/2026). Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Mewakili Bapak Menteri…

​Mataram – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, daerah yang sudah memiliki RDTR akan membuka peluang investasi masuk karena kepengurusan izin usaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat disusun lebih…

Cikeas – Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukan hanya memiliki tugas teknis, namun juga menjadi representasi instansi dalam menyampaikan informasi ke publik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil…

Jakarta, 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan langkah transformasi kerja guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui penerapan sistem kerja Hybrid & Efisien, ATR/BPN mengadopsi pola kerja yang lebih adaptif dengan mengombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Kebijakan ini merujuk pada Surat…

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat akurasi dan standardisasi data nilai tanah nasional, Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan (PTEP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali melaksanakan estafet Pelatihan Penilaian Tanah secara daring pada Rabu (08/04). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program peningkatan kapasitas SDM yang tengah berjalan secara maraton. Rangkaian pelatihan…

JAKARTA – Fokus pada penguatan tata kelola pengadaan tanah di daerah, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan, menerima kunjungan kerja dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada Rabu (08/04). Bertempat di Ruang Rapat 201 Gedung Ditjen PTPP, pertemuan ini menjadi ruang diskusi intensif terkait dinamika pengadaan tanah yang tengah berjalan di…

BOGOR – Sebagai wujud sinergi antar unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan rapat penyusunan kurikulum modul Pelatihan Pengadaan Tanah bagi Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan substansi materi pembelajaran agar…

​Palembang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan diberikan melalui pemberian jaminan keamanan hak atas tanah, dengan penerbitan sejumlah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) mulai dari Sertipikat HPL untuk Kawasan Pelabuhan dan Kawasan Pendukung pelabuhan. “Kementerian ATR/BPN…

Jakarta – Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Umumnya, pemilik ruko hanya memegang alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal, status kepemilikan ruko bisa ditingkatkan menjadi Hak Milik. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, mengungkapkan bahwa peluang peningkatan hak tersebut terbuka bagi…