Dorong integrasi lahan sawah dalam Tata Ruang, Dirjen Tata Ruang tekankan percepatan penetapan LP2B

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat tindak lanjut terkait integrasi Lahan Baku Sawah (LBS) dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang daerah di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada Senin (9/3). Kegiatan ini menjadi…

Selengkapnya

Ditjen Tata Ruang perkuat mekanisme persetujuan bersama penetapan LP2B

Jakarta – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat pembahasan mekanisme Persetujuan Bersama tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah Daerah pada Rabu (4/3/2026) di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, ini membahas penguatan…

Selengkapnya

Tingkatkan kompetensi aparatur: webinar integrasi KP2B dan LP2B dalam rencana tata ruang digelar

Jakarta — Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan webinar bertema “Isu dan Tantangan Integrasi LP2B dan KP2B dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR)” pada Kamis (05/03). Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam mengintegrasikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan…

Selengkapnya

RTRW Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Sukoharjo masuk tahap pembahasan lintas sektor

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang (DJTR) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) untuk membahas dua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni RTRW Provinsi Papua Tengah dan RTRW Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa (03/03). Rapat linsek ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan substansi Rancangan Peraturan…

Selengkapnya

Usaha mikro kini dapat ajukan PKKPR dengan pernyataan mandiri

Jakarta – Seluruh pelaku usaha mikro kini dapat kembali mengajukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui mekanisme pernyataan mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS) seperti sebelumnya. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan dari pelaku usaha mikro terkait proses perizinan berusaha. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua…

Selengkapnya